NARAKITA, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melayangkan permohonan resmi kepada Polda Metro Jaya untuk mengusut dugaan penguasaan lahan negara oleh organisasi kemasyarakatan GRIB Jaya.
Permintaan ini tertuang dalam surat bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025, di mana BMKG meminta bantuan pengamanan terhadap aset negara seluas 127.780 meter persegi yang berada di Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten.
“BMKG mengajukan permohonan kepada aparat untuk mengambil langkah penertiban terhadap ormas GRIB Jaya yang diduga menduduki dan menggunakan tanah milik negara secara tidak sah,” ujar Plt. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Akhmad Taufan Maulana, Jumat (23/5).
Surat tersebut juga disampaikan kepada sejumlah instansi, seperti Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, serta kepolisian setempat mulai dari Polda Metro hingga Polsek Pondok Aren.
Taufan menyatakan, selama hampir dua tahun terakhir, lahan tersebut terganggu secara fisik dan fungsional akibat tindakan sejumlah pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan dan mendapat dukungan dari massa ormas tertentu.
Pembangunan Gedung Arsip BMKG yang mulai dikerjakan pada November 2023 pun ikut terhambat. Massa sempat menghentikan aktivitas pembangunan, menarik alat berat keluar lokasi, hingga menutup proyek dengan papan bertuliskan klaim kepemilikan pribadi.
Lebih jauh, disebutkan pula bahwa ormas yang sama telah membangun pos di lokasi dan menempatkan anggotanya secara tetap. Sebagian lahan bahkan diduga telah disewakan kepada pihak lain dan dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan permanen.
Padahal menurut BMKG, status hukum lahan tersebut sangat jelas. Tanah itu tercatat sebagai milik negara berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Pondok Betung tahun 2003, yang telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 396 PK/Pdt/2000 dan sejumlah putusan pengadilan lainnya.
BMKG juga telah melakukan pendekatan dialogis dengan berbagai pihak, mulai dari tingkat kelurahan hingga pimpinan ormas. Namun, upaya persuasif tersebut tak membuahkan hasil.
Dalam salah satu pertemuan, pimpinan ormas justru mengajukan permintaan kompensasi sebesar Rp5 miliar sebagai syarat untuk menghentikan aktivitas di lahan tersebut.
BMKG kini berharap aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan tegas agar proyek pembangunan Gedung Arsip bisa kembali dilanjutkan. Proyek tersebut dianggap vital karena menyangkut pengelolaan informasi, audit, serta keterbukaan publik.
“Gedung arsip ini menjadi bagian penting dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi lembaga,” tegas Taufan.
