BACAAJA, NGAWI- Mau jalan mulus, fasilitas publik makin oke, dan pembangunan daerah makin ngebut? Ada satu hal yang nggak boleh dilupakan: pajak kendaraan bermotor.
Pemkab Ngawi kini tengah menggenjot kesadaran masyarakat membayar pajak lewat optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Bahkan, pesannya dibuat cukup menohok: “Bayar Pajak No Debat, Pembangunan Ngawi Makin Pesat”.
Jargon tersebut bukan sekadar pemanis acara sosialisasi. Pemkab ingin memastikan penerimaan daerah dari sektor pajak bisa semakin optimal, sehingga punya amunisi lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Komitmen itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang digelar Badan Keuangan Kabupaten Ngawi. Acara tersebut dibuka langsung oleh Wabup Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko.
Baca juga: Pemkab Ajak Warga Ngawi Melek Tata Ruang
Dalam sambutannya, Wabup menekankan bahwa optimalisasi penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor nggak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Perlu kolaborasi antara pemerintah daerah, para pemangku kebijakan hingga masyarakat sebagai wajib pajak.
Menurutnya, skema opsen pajak diharapkan mampu memperkuat pendanaan pembangunan daerah dengan pengelolaan yang lebih efektif dan transparan. “Jargon Bayar Pajak No Debat, Pembangunan Ngawi Makin Pesat bukan sekadar slogan, melainkan komitmen bersama. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan berbanding lurus dengan percepatan fasilitas umum dan sarana infrastruktur yang bisa kita nikmati bersama di Kabupaten Ngawi,” tegasnya.
Libatkan Pejabat
Bukan cuma pejabat di lingkungan Pemkab Ngawi yang dilibatkan. Sosialisasi ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, serta Kepala UPT Pendapatan Daerah.
Menariknya, seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Ngawi turut diundang. Mereka diposisikan sebagai ujung tombak penyebaran informasi agar pemahaman tentang opsen pajak tidak berhenti di ruang pertemuan, tetapi benar-benar sampai ke masyarakat hingga tingkat desa.
Lewat keterlibatan para camat dan kepala desa, Pemkab Ngawi berharap edukasi mengenai kewajiban pajak kendaraan bermotor bisa semakin masif. Targetnya jelas, partisipasi masyarakat meningkat dan penerimaan daerah ikut terkerek.
Baca juga: Cegah Korupsi Sejak dari Meja Kerja, Pemkab Ngawi Gaspol Edukasi Digital ASN
Pemkab Ngawi pun optimistis penguatan pemahaman tentang opsen pajak kendaraan bermotor bisa menjadi salah satu jalan menuju kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, ada satu catatan yang tak kalah penting: masyarakat tentu ingin melihat hasil nyata dari setiap rupiah pajak yang dibayarkan. Sebab, kalau rakyat diminta bayar pajak tanpa debat, pembangunan juga jangan sampai cuma jalan di atas spanduk. Pajak boleh tanpa debat, tetapi soal kualitas jalan dan pelayanan publik, masyarakat tetap punya hak untuk bertanya! (tebe)
