Muhammad Fiam Setyawan adalah alumnus mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
Rakyat dipaksa membayar pajak tinggi, tetapi seakan dipalak oleh negara yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan.
Kerumitan masalah yang menimpa bangsa ini seakan tidak menemui ujungnya. Belum selesai satu masalah, sudah muncul lagi masalah lain hingga akhirnya menumpuk menjadi gunung persoalan. Parahnya, tumpukan masalah tersebut berkelindan bagai benang kusut yang sulit untuk diurai karena sudah terlalu rumit.
Misalnya saja soal kemiskinan. Persoalan ini telah ada sejak masa penjajahan dan tetap awet mendera masyarakat hingga hari ini. Kegagalan pengentasan kemiskinan bukan karena pemerintah tidak berupaya, melainkan karena pendekatan yang digunakan tidak bisa menembus akar persoalan. Pada akhirnya, negara hanya mampu menghadirkan solusi sementara di permukaan.
Ada yang berpendapat bahwa masalahnya terdapat pada mental masyarakat. Ada juga yang mengaitkannya dengan maraknya korupsi, atau akibat cengkeraman kapitalisme dan oligarki yang menguasai negeri ini. Ketidakpastian dan kejenuhan menunggu keseriusan penguasa inilah yang mendorong masyarakat bersama mahasiswa sering turun ke jalan untuk menyuarakan hak-haknya.
Mereka merasa dikhianati oleh janji-janji politik pemerintah yang pada akhirnya hanya menjadi omon-omon belaka. Kekecewaan semakin mendalam tatkala para pejabat justru memamerkan gaya hidup mewah di tengah narasi efisiensi dan mengeluarkan statment kontroversial yang melukai hati rakyat. Namun, berulang kali aksi massa dijalankan, seakan tidak memberikan dampak perubahan struktural yang signifikan. Tuntutan 17+8 yang dilayangkan pada Agustus 2025 lalu menjadi bukti nyata bagaimana aspirasi publik memuai bagai angin lalu di hadapan penguasa.
Alih-alih meninjau substansi tuntutan, negara justru sibuk melakukan kriminalisasi dan menangkap para pengunjuk rasa dengan dalih pembuat kerusuhan. Akibatnya, harga bahan pokok tetap mahal, BBM naik, dan kasus korupsi semakin merajalela, sementara program strategis nasional yang amburadul tetap berjalan. Rakyat dipaksa membayar pajak tinggi, tetapi seakan dipalak oleh negara yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan.
Sekelumit persoalan yang berkaitan ini membawa kita pada perenungan mendalam mengenai refleksi arah perjuangan bangsa ke depan. Rasanya hampir semua jalur formal maupun nonformal telah ditempuh oleh berbagai elemen gerakan sosial. Namun, hasilnya belum begitu terasa. Kebutuhan akan jalan keluar kian mendesak karena seluruh opsi perjuangan saat ini seolah membentur tembok tebal dan hanya menyisakan harapan utopis.
Misalnya seperti jalur diplomasi yang telah berulang kali dilakukan oleh para aktivis maupun akademisi. Namun, ruang-ruang negosiasi tersebut sering kali dijadikan panggung pemanis demokrasi oleh penguasa untuk meredam resistensi. Kebijakan publik yang dihasilkan tetap saja tidak berpihak secara penuh pada wacana yang ditawarkan, sehingga diplomasi berujung pada penolakan halus yang sistematis.
Upaya perlawanan melalui penelitian dan artikel ilmiah pun sudah banyak dikaji untuk membedah kebobrokan sistem. Sayangnya, karya akademik sering kali berhenti dan membusuk di dalam perpustakaan tanpa bisa menjangkau kesadaran publik secara luas. Pemerintah juga cenderung mengabaikan rekomendasi berbasis data ilmiah dan lebih memilih jalur kebijakan yang pragmatis.
Media sosial, sindiran dalam lagu, hingga materi stand-up comedy kemudian menjadi saluran alternatif untuk merawat daya kritis masyarakat melalui humor dan satire. Media kreatif ini memang sangat efektif dalam membangun kepedulian publik dan mempopulerkan isu-isu ketidakadilan secara cepat di ruang digital. Namun, narasi kritis di media sosial kerap kali menguap menjadi tren sesaat tanpa pernah terkonsolidasi menjadi sebuah gerakan konkret yang mampu menekan kebijakan negara.
Keputusasaan atas buntunya berbagai jalur perjuangan ini kadang memicu wacana radikal untuk melakukan perlawanan total. Namun, apakah bangsa ini siap menanggung risiko skenario perubahan yang ekstrem tersebut? Bayang-bayang militerisme, kebangkitan kediktatoran yang otoriter, hingga trauma kelam kerusuhan tahun 1998 bisa kembali menghancurkan fondasi sosial kita.
Dalam pandangan penulis, persoalan mendasar yang menjadi sebab kebuntuan gerakan saat ini terletak pada kian lebarnya jarak kolektivitas. Polarisasi dan godaan politik membuat masyarakat begitu mudah diadu domba. Kebiasaan menginginkan hasil yang instan membuat banyak pihak enggan melakoni proses edukasi politik yang panjang, sehingga gerakan sosial mudah tergoda oleh kompromi politik jangka pendek yang melanggengkan status quo.
Merujuk pada pemikiran Tan Malaka dalam bukunya Aksi Massa (1926), sebuah aksi massa akan memperoleh kemenangan jika ditopang oleh perencanaan yang matang dan pengorganisasian yang disiplin. Beliau memperingatkan agar aksi massa tidak diserahkan pada fantasi kosong tukang putch, seorang anarkis, atau aksi nekat seorang pahlawan. Perjuangan membutuhkan fondasi organisasi yang solid, bukan sekadar letupan emosi seketika.
Senada dengan hal tersebut, Bung Karno dalam pledoinya Indonesia Menggugat (1930) menegaskan bahwa “aksi” tidak dilakukan dengan bom, bedil, atau apa pun yang melanggar hukum. Aksi dapat dimulai dari penyadaran kolektif rakyat melalui penyebaran gagasan di koran dan radio, atau kini media sosial. Upaya mempengaruhi dan mendidik masyarakat secara konsisten inilah yang akan menggugah semangat perlawanan sejati.
Kebuntuan yang dihadapi bukanlah tanda bagi kita untuk menyerah dan menerima keadaan. Kebuntuan tersebut justru menjadi sinyal bahwa strategi perlawanan yang selama ini digunakan perlu dievaluasi secara mendasar dan menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan perumusan taktik dan strategi baru yang jauh lebih jelas dan terarah.
Langkah awal yang bisa dilakukan adalah membangun kembali jembatan komunikasi dan kerja sama antar-elemen gerakan sosial yang sempat terfragmentasi. Polarisasi dan rasa saling curiga harus segera diakhiri melalui ruang-ruang dialog yang inklusif dan terbuka. Konsolidasi awal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memetakan kembali isu-isu krusial, serta membangun basis solidaritas yang tidak mudah digoyahkan oleh propaganda penguasa.
Di saat yang sama, pendidikan politik kritis harus digencarkan secara masif melalui pemanfaatan media populer dan platform digital secara efektif. Strategi edukasi ini ditujukan untuk membedah akar ketimpangan dan kebohongan publik dengan bahasa yang sederhana serta relevan bagi kehidupan sehari-hari. Melalui penyebaran wacana yang konsisten, kita dapat menumbuhkan kembali kesadaran kolektif masyarakat.
Selain itu, respons cepat terhadap isu-isu krusial, seperti kenaikan harga, penggusuran lahan, dan kriminalisasi aktivis, sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Kehadiran nyata di tengah masyarakat akan memperjelas keberpihakan gerakan sekaligus memberikan ruang perlindungan hukum yang memadai. Pengorganisasian massa yang disiplin di tingkat rumput juga harus berjalan beriringan dengan penyusunan blueprint kebijakan alternatif yang berpihak pada rakyat.
Memperjuangkan kesejahteraan masyarakat banyak bukanlah perkara gampang yang bisa terwujud dalam semalam. Perlu waktu panjang dan konsistensi untuk dapat membuahkan hasil yang manis bagi kemajuan bangsa. Niat baik perjuangan ini juga harus selalu diimbangi dengan perbuatan dan strategi yang baik.(*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
