BACAAJA, LOMBOK TENGAH – Ratusan pegawai minimarket mendatangi Kantor Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Rabu 20 Mei 2026, dengan wajah penuh kekhawatiran. Mereka datang bukan sekadar membawa tuntutan biasa, tetapi juga kecemasan soal masa depan pekerjaan setelah belasan gerai Alfamart resmi ditutup pemerintah daerah karena dianggap melanggar aturan daerah.
Aksi tersebut berlangsung cukup ramai sejak pagi. Para pekerja yang sebagian besar mengenakan seragam minimarket terlihat membawa aspirasi agar toko tempat mereka bekerja bisa kembali dibuka. Penutupan gerai disebut berdampak langsung terhadap nasib ratusan pegawai yang kini terancam kehilangan penghasilan.
Koordinator aksi, Rudi Suprianto, mengatakan para pekerja datang dengan satu harapan sederhana, yakni pemerintah daerah mau mencari jalan keluar yang tidak membuat mereka menjadi pengangguran baru di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.
Menurut Rudi, ada sekitar 18 gerai Alfamart di Lombok Tengah yang terdampak penutupan. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa solusi, lebih dari 150 pekerja berpotensi dirumahkan dalam waktu dekat.
“Toko Alfamart yang ditutup agar bisa dibuka dan beroperasi kembali, karena kami prihatin terhadap ratusan karyawan yang akan dirumahkan ini,” kata Rudi kepada wartawan.
Bagi para pegawai, persoalan ini bukan cuma soal toko yang tutup, tetapi juga menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak dari mereka yang menggantungkan pemasukan keluarga dari pekerjaan di minimarket tersebut. Karena itu, aksi demo berlangsung dengan nada penuh keresahan dibanding kemarahan.
Rudi mengatakan sebagian besar pegawai merasa cemas karena peluang mencari pekerjaan baru saat ini tidak mudah. Apalagi banyak pekerja minimarket yang hanya lulusan SMA dan belum punya pengalaman kerja di bidang lain di luar dunia retail.
“Sekarang cari kerja susah, apalagi ijazah kita yang hanya lulusan SMA ini pasti sulit mencari pekerjaan,” ujar Rudi.
Para pekerja berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang muncul akibat penutupan gerai secara massal. Mereka khawatir angka pengangguran lokal justru bertambah jika seluruh toko benar-benar berhenti beroperasi permanen.
Di sisi lain, pemerintah daerah menegaskan langkah penutupan tersebut dilakukan karena adanya pelanggaran aturan terkait keberadaan toko modern di wilayah Lombok Tengah. Sejumlah gerai dinilai berdiri terlalu dekat dengan pasar rakyat sehingga dianggap mengganggu keseimbangan ekonomi pedagang kecil dan UMKM lokal.
Kepala DPM-PTSP Lombok Tengah, Dalilah, akhirnya menemui langsung perwakilan massa untuk menjelaskan posisi pemerintah daerah terkait penutupan toko modern tersebut.
Dalam pertemuan itu, Dalilah mengatakan pemerintah sebenarnya memahami keresahan para pegawai. Namun menurutnya, pemerintah tetap harus menjalankan aturan daerah yang sudah berlaku dan tidak bisa begitu saja membiarkan pelanggaran terus berjalan.
Meski begitu, pemerintah daerah masih membuka peluang agar usaha tetap bisa berjalan dengan skema berbeda. Dalilah menyebut ada dua opsi yang bisa dipilih pihak perusahaan jika ingin tetap beroperasi tanpa melanggar perda.
“Ada dua rekomendasi kita. Yang pertama melakukan perubahan model bisnis menjadi nonminimarket, bisa menjadi grosir. Kemudian yang kedua pindah lokasi,” ujar Dalilah.
Menurutnya, pilihan itu menjadi jalan tengah agar aktivitas usaha tetap berlangsung sekaligus tetap mematuhi aturan daerah yang berlaku di Lombok Tengah. Pemerintah daerah juga menegaskan tidak berniat mematikan usaha, tetapi ingin memastikan aturan penataan toko modern berjalan sesuai perda.
Dalilah menjelaskan penertiban ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Dalam aturan tersebut, jarak minimarket dengan pasar rakyat sudah diatur secara jelas.
Pemerintah daerah sebelumnya disebut sudah beberapa kali memberikan teguran kepada pengelola ritel modern. Namun karena teguran tidak diindahkan, langkah penutupan sementara akhirnya dilakukan sebagai bentuk sanksi administratif.
“Ini adalah sanksi administratif yang bisa kita lakukan,” kata Dalilah.
Secara total, ada 25 ritel modern yang ditutup sementara oleh pemerintah daerah. Penertiban itu dilakukan karena keberadaan toko dinilai terlalu dekat dengan pasar tradisional dan dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar lokasi.
Dalilah menegaskan aturan mengenai jarak minimarket sebenarnya sudah sangat jelas di dalam perda. Pemerintah daerah pun menganggap regulasi tersebut dibuat untuk menjaga keseimbangan antara toko modern dan pasar rakyat agar bisa tetap hidup berdampingan.
“Ini persoalan jarak. Jadi jarak minimarket itu kan satu kilometer. Perdanya sangat jelas dan tidak multitafsir,” ujarnya.
Di tengah perdebatan soal aturan itu, para pegawai kini masih berharap ada keputusan yang tidak membuat mereka kehilangan pekerjaan. Sebab bagi banyak karyawan, tutupnya gerai bukan sekadar soal bisnis retail, tetapi juga ancaman langsung terhadap kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari. (*)
