NARAKITA, SEMARANG– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan keseriusan dalam mengatasi krisis kebutuhan hunian (backlog) yang masih terjadi. Melalui serangkaian program strategis, sebanyak 17.510 unit rumah ditargetkan mendapat penanganan sepanjang 2025.
Langkah ini sejalan dengan prioritas nasional untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Berdasarkan data terakhir, hingga akhir 2024, kebutuhan rumah di Jateng masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, dengan backlog kepemilikan mencapai 310.855 unit dan backlog kelayakan menyentuh angka 1.132.968 unit.
Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen menyampaikan, pada tahun anggaran 2025 Pemprov Jateng mengalokasikan program penanganan untuk 17.510 unit rumah. Rinciannya, 17.000 unit akan ditangani melalui skema bantuan keuangan pemerintah desa untuk rumah tidak layak huni (RTLH), sementara 510 unit lainnya ditangani melalui bantuan sosial (bansos) yang mencakup relokasi, pascabencana, dan kebutuhan mendesak lainnya.
“Kami ingin menegaskan bahwa mengatasi backlog bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga membangun kualitas hidup masyarakat,” ujar Taj Yasin dalam Sosialisasi dan Bimtek Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 9 dan 10 Tahun 2025, di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kamis (31/7).
Ia juga menekankan pentingnya peran serta pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama mengurai masalah backlog, seiring dengan program nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.
Prioritas Utama
Di tempat yang sama, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Andriansyah mengatakan, backlog perumahan merupakan pekerjaan besar nasional dengan total kekurangan rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta unit. Hal inilah yang kemudian mendorong Presiden Prabowo menetapkannya sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional.
“Program 3 juta rumah akan didorong secara merata, mencakup wilayah perkotaan, pedesaan, hingga pesisir. Kunci keberhasilannya ada pada koordinasi lintas sektor, pembiayaan yang terjangkau, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah,” jelas Aziz.
Aziz menekankan, penyediaan rumah bukan semata soal fisik bangunan, melainkan juga menyentuh aspek kehidupan yang lebih luas: kesehatan, pendidikan, hingga produktivitas ekonomi warga. “Untuk itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi agar target ini benar-benar bisa diwujudkan,” tegas pria kelahiran Semarang ini. (*)
