NARAKITA, SEMARANG- Pemprov Jateng mencatat kemajuan dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, persentase penduduk miskin per Maret 2025 mencapai 9,48 persen, atau turun 0,10 persen poin dibandingkan periode September 2024 yang tercatat sebesar 9,58 persen.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menegaskan, penurunan ini merupakan hasil dari intervensi di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, serta bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
“Kemiskinan itu indikatornya banyak. Kita sudah mulai kerjakan semua, tapi tetap harus ditingkatkan dan diperkuat lewat kolaborasi lintas sektor,” ujar Gus Yasin, sapaan akrabnya, di Semarang.
Ia menilai bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh satu instansi atau dinas saja. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta ikut bertanggung jawab terhadap seluruh indikator kemiskinan.
“Kalau ketemu satu keluarga miskin, jangan dilihat dari satu sisi saja. Harus dicek juga apakah keluarganya sehat, anaknya sekolah atau tidak, rumahnya layak atau tidak. Kalau belum tersentuh, berarti ego sektoral masih terjadi,” tegasnya.
Akurasi Data
Untuk mendukung penanganan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, ia juga menyoroti pentingnya akurasi data. Ia menyebut saat ini tengah dilakukan transisi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) yang diinisiasi Kementerian Sosial.
“Kita harus kawal proses perubahan data ini agar penyaluran bantuan benar-benar menyasar yang membutuhkan,” katanya.
Selain mengandalkan intervensi dari pemerintah daerah, Gus Yasin juga mengajak berbagai elemen masyarakat seperti perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan untuk ikut andil dalam pengentasan kemiskinan.
Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Jateng pada Maret 2025 tercatat sebanyak 3,37 juta orang, turun 29,65 ribu orang dibandingkan September 2024. Penurunan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan.
Di wilayah perkotaan, jumlah penduduk miskin turun dari 1,84 juta orang menjadi 1,75 juta orang, sedangkan di perdesaan turun dari 1,87 juta menjadi 1,62 juta orang. Persentase kemiskinan di kota tercatat 9,10 persen, dan di desa 9,92 persen.
Meski tren menurun, Pemprov Jateng menilai angka tersebut belum ideal dan perlu terus ditekan dengan pendekatan terintegrasi. (*)
