NARAKITA, JAKARTA- Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah untuk tidak hanya menjadi penonton melihat fenomena gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tinggi dalam satu tahun terakhir dan sangat mengkhawatirkan.
Ditemui awak media, Jumat (23/5/2025) di Jakarta, Puan mengatakan peningkatan angka PHK bukan sekadar statistik, melainkan alarm bahwa krisis ketenagakerjaan di Indonesia semakin serius. Ia mendesak pemerintah untuk segera merespons dengan langkah konkret.
“Karena demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga mantan Menko PMK itu.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 Mei 2025, tercatat sebanyak 26.454 pekerja mengalami PHK. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibanding periode sebelumnya.
Perempuan Indonesia yang pertama menjabat Ketua DPR ini menegaskan, pemerintahan yang lahir dari proses demokrasi harus hadir nyata dalam menyejahterakan kehidupan rakyat.
“Tujuan reformasi adalah untuk mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara melainkan harus sampai menyentuh ‘dapur’ rakyat. Dalam hal demokrasi ekonomi, ini termasuk perlindungan terhadap masyarakat pekerja,” lugas Puan.
Menurut Puan, peningkatan angka PHK bukan sekadar statistik, melainkan alarm bahwa krisis ketenagakerjaan di Indonesia semakin serius. Ia mendesak pemerintah untuk segera merespons dengan langkah konkret.
“Karena demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera,” tegasnya.
DPR RI Dukung Penuh Pemerintah
Sebagai pimpinan legislatif, Puan menjamin bahwa DPR RI akan mendukung seluruh kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, khususnya tenaga kerja.
“Yang paling pokok saat ini adalah menyelesaikan masalah ekonomi. Bagaimana pendapatan rakyat harus ditingkatkan, lapangan kerja tersedia, dan rakyat dapat memiliki sumber penghidupan untuk sejahtera,” tuturnya.
“DPR RI, melalui fungsi konstitusionalnya, akan mendukung setiap kebijakan negara yang dapat memberikan jalan bagi rakyat untuk menemukan solusi dalam bidang ekonomi; sehingga rakyat hidup nyaman, tentram, dan sejahtera,” imbuh Puan yang baru saja dinobatkan sebagai Presiden Uni Parlemen OKI ini.
Solusinya Padat Karya dan Pelatihan Ulang
Puan mendesak pemerintah menyiapkan langkah mitigasi yang jelas guna mengantisipasi lonjakan pengangguran. Ia menekankan pentingnya perlindungan nyata bagi jutaan pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan.
“Harus ada program padat karya yang digelorakan, relokasi atau pelatihan ulang untuk pekerja terdampak, dan intensifikasi dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan,” sebut politisi PDI Perjuangan ini.
Puan juga menyoroti tantangan struktural yang masih menjadi penghambat kesejahteraan, termasuk kesenjangan di kalangan pekerja.
Sehingga menurutnya, kerja bersama dari seluruh elemen bangsa, termasuk pelaku usaha, sangat diperlukan untuk menghadapi badai PHK. Ia menekankan bahwa memastikan kesejahteraan rakyat adalah amanat konstitusi.
“Membangun Indonesia yang besar ini, membutuhkan kerja bersama seluruh anak bangsa,” ungkap cucu Presiden pertama RI Bung Karno tersebut.
