Sandi Irawan, alumnus Mahasiswa Manajemen Dakwah UIN Khas Jember. Tinggal di kota Denpasar, Bali.
Jember tidak membutuhkan kemenangan salah satu pihak. Pelaku sound horeg berhak mencari nafkah, tetapi masyarakat juga berhak atas ketenangan.
Ada yang menarik di Jember pada Senin, 16 November 2026, yang lalu. Ketika ratusan penggemar dan pelaku usaha sound horeg turun ke jalan untuk berdemonstrasi menyuarakan penolakan terhadap wacana pelarangan, cuaca justru mengingatkan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai volume suara yang kita inginkan.
Hujan deras, petir, dan potensi angin kencang turut menjadi perhatian setelah BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah Jember.
Tentu saja, hujan tidak sedang memihak siapa pun. Langit tidak punya kepentingan terhadap sound horeg, apalagi urusan kebijakan pemerintah daerah. Namun, peristiwa ini menghadirkan ironi yang menarik untuk direnungkan.
Manusia sibuk memperdebatkan siapa yang berhak mengeraskan suara, sementara alam mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan dengan pengeras suara.
Aksi demonstrasi komunitas Sound System Kabupaten Jember (JSSC) bukan tanpa alasan. Bagi mereka, sound horeg bukan sekadar perangkat hiburan, melainkan sumber penghidupan, ruang berekspresi, dan bagian dari budaya masyarakat.
Ada penyedia jasa audio, pekerja teknis, pedagang kecil, hingga pelaku UMKM yang ikut menggantungkan penghasilan dari kegiatan tersebut. Melarangnya secara total tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi tentu bukan keputusan sederhana.
Di sisi lain, persoalannya juga tidak sesederhana urusan mencari nafkah. Masyarakat di sekitar juga memiliki hak untuk beristirahat, belajar, beribadah, dan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus berhadapan dengan dentuman suara yang berlebihan.
Kritik terhadap aksi demonstrasi sound horeg di sekitar sekolah, klinik, rumah sakit, dan tempat ibadah memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar selera musik. Ini sudah menyangkut hak orang lain.
Pemerintah Kabupaten Jember sebenarnya telah membuka pembahasan mengenai rancangan peraturan daerah tentang sound horeg bersama DPRD, aparat keamanan, dan MUI pada 5 November 2026. Pembahasannya mencakup batas kebisingan, jam operasional, lokasi, rute, hingga tanggung jawab penyelenggara.
Artinya, jalan tengah sebenarnya sedang dicari. Yang dibutuhkan sekarang bukan perlombaan adu keras suara, melainkan kesediaan untuk mematuhi aturan.
Sementara itu, BMKG telah memperingatkan potensi hujan sedang hingga deras disertai petir dan angin kencang di sejumlah kecamatan Jember pada 16 November 2026. Fenomena cuaca tersebut berkaitan dengan kondisi atmosfer, bukan akibat demonstrasi sound horeg. Jadi, jangan sampai muncul kesimpulan bahwa langit sedang melakukan demonstrasi tandingan.
Pada akhirnya, Jember tidak membutuhkan kemenangan salah satu pihak. Pelaku sound horeg berhak mencari nafkah, tetapi masyarakat juga berhak atas ketenangan. Tradisi boleh dirayakan, ekonomi boleh digerakkan. Tetapi kepentingan bersama tidak boleh dikorbankan. Sebab, suara yang begitu lantang itu belum tentu menunjukkan gagasan yang paling benar.
Hujan yang turun setelah demonstrasi juga bukan pertanda siapa yang menang atau kalah. Ia hanya pengingat sederhana bahwa ada kalanya manusia perlu mengecilkan volume, mendengarkan orang lain, lalu belajar hidup berdampingan. Kalau semua ingin didengar, siapa yang bersedia mendengarkan? (*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.

