BACAAJA, SEMARANG- Pelayanan publik sekarang makin akrab dengan dunia digital. Mengurus administrasi cukup lewat layar, data warga dikumpulkan melalui berbagai sistem, dan layanan pemerintah dituntut serba cepat. Tapi ada satu risiko yang tak boleh ikut dianggap sepele: data pribadi bocor, sistem diretas, pelayanan mendadak lumpuh.
Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Pemprov Jateng membentuk Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda). Forum ini disiapkan sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk memperkuat keamanan siber sekaligus menjaga layanan publik berbasis digital tetap berjalan.
Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen menyampaikan hal itu saat mewakili Gubernur dalam Deklarasi Forkomsanda di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jateng, Senin (16/11/2026).
“Dengan adanya terbentuknya Forkom Sandi ini kami berharap pelayanan kita semakin baik dan dipercaya oleh masyarakat,” kata Taj Yasin. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah bukan cuma soal cepat atau mudah. Warga juga perlu yakin bahwa data pribadi yang diserahkan untuk mengakses layanan benar-benar terlindungi.
Baca juga: 153 Juta Data SIM Warga Dijual, FBI Bergerak
Sebab, ancaman digital makin beragam. Mulai dari kebocoran data, serangan ransomware, penyalahgunaan informasi, hingga gangguan terhadap infrastruktur dan sistem pelayanan publik.
Taj Yasin menegaskan, urusan keamanan siber tak bisa diserahkan kepada satu instansi saja. Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan TNI, Polri, kejaksaan, instansi vertikal, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.
Wagub lantas menggarisbawahi lima agenda prioritas Forkomsanda. Pertama, memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor. Kedua, meningkatkan deteksi dini serta pertukaran informasi ancaman siber melalui pemantauan, analisis, dan sistem peringatan dini.
Ketiga, memperkuat pengamanan informasi melalui penerapan sistem manajemen keamanan informasi, persandian, perlindungan data, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Keempat, mempercepat penanganan insiden secara terpadu dengan memperkuat koordinasi Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Security Operations Center (SOC), serta mekanisme respons dan pemulihan dan kelima meningkatkan literasi keamanan digital masyarakat agar tidak mudah terkecoh saat menggunakan teknologi.
Bagi Taj Yasin, keberhasilan forum ini tidak cukup diukur dari terbentuknya organisasi atau banyaknya rapat koordinasi. Harus ada hasil nyata, seperti peta risiko dan kerawanan siber Jateng, mekanisme pertukaran informasi lintas sektor, penanganan insiden terpadu, hingga peningkatan kemampuan aparatur.
Kolaborasi Keamanan
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi mengatakan, pembentukan Forkomsanda merupakan bagian dari kerja sama BSSN dengan Pemprov Jateng untuk membangun kolaborasi keamanan siber dan persandian di daerah.
Menurutnya, transformasi digital harus dibarengi sistem pengamanan yang memadai. Tanggung jawab tersebut bukan hanya milik pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah.
Terlebih, pengembangan Satu Data Indonesia melibatkan proses penghimpunan informasi dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat. Artinya, pengamanan harus dibangun sejak data pertama kali dikumpulkan.
Nugroho juga mengingatkan bahwa pola serangan siber terus berkembang. Pelaku kejahatan semakin lihai mengenali sistem, memindai celah keamanan selama 24 jam, dan menguji berbagai kemungkinan untuk menembus pertahanan digital.
Salah satu tantangan baru adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi ini bisa digunakan untuk memanipulasi aspek kognitif dan psikologis manusia, sehingga korban lebih mudah menyerahkan akses akun maupun informasi penting.
Baca juga: Sempat Nonaktif, Data PBI Tiga Ribu Warga Semarang “Nyala” Lagi
Karena itu, penguatan teknologi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Sebab, sistem secanggih apa pun tetap berhadapan dengan faktor manusia yang bisa terkecoh oleh pesan, tautan, atau permintaan akses palsu. Pembentukan Forkomsanda diharapkan menjadi langkah awal membangun pertahanan digital Jawa Tengah secara bersama-sama.
Sebab, di era serbadigital, ancaman tak selalu datang dengan wajah garang. Kadang ia menyamar sebagai pesan biasa yang meminta kode OTP atau tautan yang terlihat meyakinkan. Data warga bukan bahan eksperimen hacker, dan keamanan layanan publik tak boleh baru ramai dibicarakan setelah sistem keburu tumbang. (tebe)

