BACAAJA, JAKARTA – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki babak baru di parlemen. DPR RI dijadwalkan mengumumkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam Rapat Paripurna, Kamis (12/11/2026).
Agenda ini menjadi sorotan karena usulan tersebut berkaitan dengan status Gibran sebagai Wakil Presiden. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR mengajukan HMP untuk mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran.
Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026-2027 itu dijadwalkan berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Pengumuman usulan hak anggota DPR menjadi salah satu agenda yang akan dibahas dalam sidang tersebut.
Semula, rapat dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB. Namun, berdasarkan surat Nomor B/15920/LG.01.01/11/2026, jadwalnya mengalami perubahan menjadi pukul 14.00 WIB.
“Men yusul surat kami Nomor B/15796/LG.01.01/11/2026 tanggal 11 November 2026 Hal. Undangan Rapat Paripurna yang semula akan dilaksanakan 10.00 WIB berubah menjadi 14.00 WIB,” demikian bunyi pemberitahuan perubahan jadwal tersebut.
Selain pengumuman usulan HMP, rapat paripurna juga mengagendakan pembahasan rancangan undang-undang tentang tata cara pembentukan undang-undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR.
Pembahasan tersebut akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menetapkannya sebagai RUU usul DPR RI.
Agenda lainnya adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Statistik, yang juga dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
172 Anggota Disebut Ikut Mengusulkan
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pimpinan DPR telah memproses usulan HMP terkait polemik penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Pembahasan awal dilakukan di Gedung DPR, Rabu (11/11/2026), dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam kesempatan itu, Saan menyampaikan terdapat 120 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan dalam pengajuan HMP.
Namun, dalam dinamika rapat, muncul pula penyampaian secara lisan bahwa jumlah anggota yang ikut mengajukan hak tersebut mencapai 172 orang.
Saan menjelaskan, hasil rapat pimpinan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku di DPR.
Dia juga memaparkan bahwa usulan tersebut mengacu pada Pasal 79 ayat 3 huruf c, yakni penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wapres RI.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI,” kata Saan.
Dengan masuknya agenda pengumuman usulan HMP ke rapat paripurna, polemik ijazah Gibran kini menjadi perhatian serius di DPR. Meski begitu, proses tersebut masih harus melewati tahapan dan mekanisme kelembagaan sebelum ada keputusan lebih lanjut. (*)
