BACAAJA, JAKARTA – Polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memancing respons politik. Kali ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mendesak DPR RI tidak terus berdiam diri dan segera menentukan sikap.
Ganjar menilai parlemen punya kewenangan konstitusional untuk merespons persoalan tersebut. Dia meminta DPR menggunakan hak yang dimiliki agar polemik terkait legitimasi pendidikan Gibran tidak terus berlarut-larut.
Menurut Ganjar, masih banyak persoalan besar yang membutuhkan perhatian bersama, mulai dari ekonomi, kerusakan lingkungan, bencana, hingga dinamika geopolitik. Karena itu, persoalan yang sudah memiliki dasar putusan pengadilan sebaiknya segera ditindaklanjuti.
“DPR harus segera ambil sikap, gunakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Agar soal seperti ini segera selesai tidak berlarut-larut. Karena PR besar bangsa ini masih banyak. Soal ekonomi, soal ekologi, soal bencana sampai soal geopolitik yang harus disikapi bersama sesama anak bangsa,” kata Ganjar saat dihubungi, Senin (9/11/2026).
Ganjar Ingatkan DPR Punya Hak Konstitusional
Ganjar mengingatkan DPR memiliki tiga fungsi utama sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, DPR juga dibekali sejumlah hak konstitusional. Di antaranya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Menurut Ganjar, parlemen tinggal menentukan mekanisme mana yang paling tepat untuk merespons polemik suket SMA Gibran.
Dia menilai putusan Mahkamah Agung (MA) sudah memberikan dasar hukum yang jelas sehingga DPR tidak perlu terus menunda sikap.
“DPR bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusi mana yang akan digunakan dalam masalah ini. Mereka sangat paham. Dan pendapat partai-partai sudah bermunculan tinggal dikomunikasikan diantara mereka. Toh dasar putusan pengadilan sudah jelas,” ujarnya.
Ganjar kembali menegaskan agar DPR tidak membiarkan persoalan tersebut menggantung.
“DPR punya hak konstitusi, segera gunakan!” imbuhnya.
MA Batalkan Suket Penyetaraan SMA Gibran
Polemik ini mencuat setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan.
Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan tersebut dibacakan dalam perkara kasasi terkait gugatan Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan MA yang dikutip dari situs resminya, Jumat (30/10/2026).
Sebelum sampai ke MA, gugatan Subhan sempat tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Subhan kemudian mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) tetap menguatkan putusan PTUN Jakarta.
Tidak berhenti di situ, Subhan melanjutkan perkara melalui kasasi hingga akhirnya MA mengabulkan seluruh gugatannya.
Surat yang Digugat Dipakai Saat Pencalonan 2024
Surat Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang menjadi objek sengketa merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran.
Dokumen tersebut digunakan sebagai salah satu persyaratan ketika Gibran mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dalam gugatannya, Subhan meminta pengadilan menyatakan surat tersebut tidak sah, memerintahkan penarikannya dari pihak yang menguasai untuk dimusnahkan, serta membebankan biaya perkara kepada tergugat.
Perkara ini juga berkaitan dengan temuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan tersebut, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan.
Kini, setelah MA mengabulkan kasasi Subhan, perhatian tertuju pada langkah DPR dan tindak lanjut pemerintah terhadap putusan tersebut.
Desakan Ganjar menambah tekanan politik agar parlemen segera menggunakan kewenangannya. Namun, mekanisme konstitusional yang akan dipilih DPR masih menunggu keputusan internal lembaga tersebut. (*)
