BACAAJA, JAKARTA – Pemerintah didesak tak lagi membiarkan dugaan keterlibatan perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menggantung tanpa kejelasan. DPR meminta Presiden Prabowo Subianto membuka data perusahaan yang diduga berkaitan dengan konsesi lahan dan titik panas kebakaran agar publik bisa mengetahui langkah nyata yang bakal diambil pemerintah.
Desakan ini mencuat setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Greenpeace Indonesia mengungkap temuan 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait karhutla di Indonesia. Informasi tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti secara terbuka, termasuk dengan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengingatkan pemerintah agar persoalan ini tidak berhenti sebagai polemik di ruang publik. Menurutnya, keterbukaan data penting untuk memastikan penanganan karhutla berjalan serius dan tidak sekadar menjadi pernyataan politik.
“Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,” kata Alex dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).
Alex menjelaskan, berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), karhutla sepanjang 2026 sudah terjadi sejak Januari hingga Juni. Pada periode tersebut, titik panas terus terpantau, sementara luas lahan terbakar dilaporkan mencapai 107.465 hingga 202.004 hektare.
Memasuki Juli 2026, titik api mulai meluas ke sejumlah wilayah, termasuk Papua, Sumatra, dan Kalimantan. Situasi kemudian memburuk pada Agustus, ketika kebakaran meluas hingga ratusan ribu hektare di beberapa provinsi, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan.
Melihat kondisi tersebut, Alex menilai penanganan karhutla membutuhkan dukungan teknologi yang lebih canggih. Pemanfaatan teknologi dinilai penting untuk mendeteksi titik api lebih awal, memantau wilayah rawan, serta mempercepat respons petugas di lapangan.
“Karhutla ini memerlukan penanganan dengan bantuan kecanggihan teknologi,” ujarnya.
Di tengah situasi tersebut, Alex juga menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya empat orang saat membantu memadamkan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur. Dua relawan lainnya dilaporkan mengalami luka bakar serius dan harus menjalani perawatan intensif.
Menurutnya, ancaman karhutla tak hanya terjadi di kawasan konservasi tersebut. Kebakaran juga masih melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatra, dengan dampak berupa kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat serta memperburuk kualitas udara.
Alex menilai istilah “terorisme ekologi” yang disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas pada 16 September 2026 menggambarkan seriusnya ancaman kerusakan lingkungan. Namun, ia mengingatkan bahwa pernyataan keras harus diikuti tindakan konkret, terutama untuk mengungkap penyebab kebakaran dan menindak pihak yang terbukti melanggar hukum.
“Namun, kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya,” terang Alex.
Dampak karhutla, lanjutnya, bahkan meluas hingga ke negara tetangga. Kabut asap lintas batas memicu perhatian masyarakat di kawasan regional, termasuk munculnya meme tentang “jerebu” atau kabut asap yang menyindir kondisi kebakaran di Indonesia.
“Terlebih, jiran kita sudah mengolok-olok dengan ‘meme jerebu’ terkait kasus karhutla kita ini. Mungkin, karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan imbasnya,” tambahnya.
Alex juga menyoroti besarnya dampak karhutla terhadap keselamatan manusia. Selain empat korban meninggal di TNBTS, ia mencatat 324 orang mengalami luka berat dan 23 orang luka ringan, dengan mayoritas korban berasal dari Kalimantan Tengah.
Dampak kesehatan juga terlihat dari tingginya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Berdasarkan rekapitulasi Kementerian Kesehatan per 12 Oktober 2026, tercatat 277.075 kasus ISPA kumulatif di 63 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi terdampak.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 62.400 kasus atau sekitar 22,5 persen dialami balita berusia di bawah lima tahun. Angka ini memperlihatkan bahwa dampak kabut asap bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Karhutla juga dilaporkan mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah dan memaksa sekolah di daerah terdampak menghentikan kegiatan belajar. Kerusakan lahan dalam skala luas pun menambah daftar persoalan yang harus segera ditangani pemerintah.
Karena itu, Alex mendesak pemerintah memperkuat penanganan karhutla, mulai dari keterbukaan data perusahaan yang diduga terkait kebakaran hingga penggunaan teknologi untuk mempercepat pemadaman. Ia juga meminta pemerintah tak ragu membuka peluang bantuan internasional jika kemampuan peralatan dalam negeri belum mencukupi.
“Kami mendesak presiden, jangan tunggu korban terus berjatuhan. Kalau negara ini tak memiliki peralatan, tentu akan banyak bangsa yang bersedia turut membantu seperti yang dilakukan Jepang beberapa waktu lalu,” tegasnya. (*)
