BACAAJA, JAKARTA – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah daerah, terutama Bali, kembali menuai sorotan. Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menilai Pertamina seharusnya bisa lebih sigap mengantisipasi gangguan pasokan agar masyarakat tidak terus menjadi korban.
Rivqy menyayangkan masalah distribusi BBM yang terus berulang, padahal Pertamina sudah berkali-kali diingatkan agar menyiapkan langkah darurat. Menurutnya, perusahaan pelat merah itu semestinya punya skenario yang jelas ketika pasokan tersendat atau kebutuhan masyarakat tiba-tiba melonjak.
“Kalau sudah berulang kali diingatkan tetapi persoalan yang sama terus muncul, lalu apa kerja Pertamina?” kata Rivqy di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Politikus PKB tersebut menegaskan, rencana kontingensi atau contingency plan tidak boleh sekadar menjadi dokumen formalitas. Strategi itu harus benar-benar dijalankan ketika terjadi gangguan agar kelangkaan BBM tidak berkembang menjadi antrean panjang di berbagai wilayah.
Menurut Rivqy, Pertamina perlu memiliki sistem mitigasi risiko yang matang untuk menghadapi beragam kemungkinan, mulai dari pasokan yang terganggu, keterlambatan pengiriman, kendala transportasi, hingga lonjakan konsumsi BBM.
Sebagai perusahaan negara yang bertanggung jawab atas penyediaan energi, Pertamina dituntut mampu menjaga ketersediaan BBM sekaligus memastikan distribusinya berjalan lancar.
“Dalam situasi darurat, kesiapan manajemen justru sedang diuji. Jangan sampai masyarakat yang akhirnya menanggung akibat dari ketidaksiapan perusahaan,” tegasnya.
Kelangkaan BBM Jadi Ujian Swasembada Energi
Rivqy juga mengaitkan persoalan tersebut dengan cita-cita Presiden untuk mewujudkan swasembada energi nasional. Menurutnya, target besar itu harus dibarengi kemampuan Pertamina menjamin pasokan dan distribusi energi yang bisa diandalkan masyarakat.
Ia mempertanyakan bagaimana swasembada energi bisa diwujudkan jika persoalan mendasar seperti kelangkaan BBM dan antrean panjang masih terus terjadi.
Menurut Rivqy, kemandirian energi tidak cukup hanya berbicara soal produksi. Pemerintah dan perusahaan negara juga harus memastikan BBM tersedia serta mudah diakses masyarakat ketika dibutuhkan.
“Jangan sampai kita berbicara tentang kemandirian energi, tetapi persoalan mendasar dalam menjamin pasokan BBM bagi masyarakat justru tidak kunjung tuntas,” ujarnya.
Ia menilai gangguan pasokan BBM bukan sekadar masalah teknis yang bisa dianggap sepele. Ketika distribusi tersendat, dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor, mulai dari mobilitas warga, transportasi, kegiatan ekonomi, pariwisata, hingga usaha kecil.
Karena itu, Rivqy mendesak Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan kinerja manajemen. Evaluasi tersebut juga perlu mengungkap mengapa langkah antisipasi yang sudah direncanakan tidak berjalan efektif saat dibutuhkan.
Antrean BBM di Bali Ikut Jadi Sorotan
Dampak kelangkaan BBM di Bali turut menjadi perhatian Rivqy. Sebagai salah satu destinasi wisata utama Indonesia, Bali memiliki posisi penting dalam membangun citra Indonesia di mata wisatawan domestik maupun mancanegara.
Menurutnya, antrean panjang di SPBU yang sampai menyita waktu warga dan wisatawan berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan serta kesiapan infrastruktur Indonesia.
“Bali itu etalase pariwisata Indonesia. Ketika masyarakat dan wisatawan harus mengantre BBM berjam-jam, reputasi dan kepercayaan publik ikut dipertaruhkan,” kata Rivqy.
Ia menilai kondisi tersebut ironis di tengah upaya memperkuat sektor pariwisata. Masalah ketersediaan BBM yang seharusnya bisa diantisipasi justru berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan pengalaman wisatawan selama berada di Bali.
Rivqy mengakui percepatan pasokan BBM dan pengoperasian sejumlah SPBU selama 24 jam merupakan langkah yang diperlukan untuk mengurai antrean. Namun, ia mempertanyakan mengapa langkah darurat tersebut baru terlihat setelah kelangkaan terjadi dan menjadi sorotan publik.
“Kenapa harus menunggu antrean mengular dan ramai di media baru bergerak? Kenapa tidak sejak awal menjalankan skenario darurat yang seharusnya sudah disiapkan?” ujarnya.
Bagi Rivqy, persoalan ini bukan hanya tentang seberapa cepat Pertamina merespons keadaan setelah masalah muncul. Hal yang lebih penting adalah kemampuan perusahaan mendeteksi risiko dan mengambil tindakan sebelum situasi semakin parah.
DPR Siap Evaluasi Manajemen Pertamina
Komisi VI DPR RI, lanjut Rivqy, akan mengevaluasi manajemen Pertamina secara menyeluruh. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah efektivitas penerapan contingency plan dalam menghadapi gangguan pasokan dan distribusi BBM.
Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban atas kelemahan yang ditemukan. Pertamina diminta tidak hanya menyelesaikan antrean yang sedang terjadi, tetapi juga memperbaiki sistem agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
Rivqy turut mengingatkan agar gangguan distribusi tidak meluas ke daerah lain. Menurutnya, perbaikan harus dilakukan secara serius sehingga masyarakat tidak terus menghadapi masalah yang sama setiap kali terjadi kendala pasokan.
Ia berharap peringatan DPR tidak berhenti sebagai bahan pembicaraan, tetapi benar-benar dijadikan dasar untuk membenahi kinerja perusahaan.
“Jangan sampai peringatan DPR hanya didengar, tetapi tidak dijadikan dasar perbaikan. Kalau persoalan yang sama terus berulang, maka yang harus dievaluasi bukan hanya distribusinya, tetapi juga keseriusan dan kinerja manajemennya,” pungkas Rivqy. (*)
