BACAAJA, SEMARANG – Viral video Budi Arie Setiadi bicara soal peluang patahan sejarah, tak menutup kemungkinan Prabowo Subianto turun sebelum 2029. Dalam video tersebut, Budi Arie bicara seperti itu di samping Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Budi Arie menyebutkan ada anomali dalam situasi dan kondisi saat ini. Mirip dengan kondisi 1998, di mana demonstasi oleh rakyat dihadapkan dengan elemen masyarakat lain. Mirip Pam Swakarsa pada 1998.
Kondisi itu, memungkinkan adanya anomali politik yang bisa jadi meruntuhkan rezim atau Presiden terpaksa mundur. Dengan kondisi seperti ini, tak menutup kemungkinan adanya percepatan Pemilu 2029. Karena itu, ia meminta orang-orang di lingkaran Jokowi tak melulu bicara Pemilu 2029, tapi juga mempersiapkan kemungkinan lebih cepat dari itu.
Bacaaja: Wacana Pilkada Lewat DPRD, Cara Gerindra Pegang Kendali Daerah
Bacaaja: Sidang Sudewo Potensi Bentrok, Massa Pro dan Kotra Sama-sama Padati Pengadilan Tipikor Semarang
Pernyataan Budi Arie mendapat respons dari Partai Gerindra di Kota Semarang. DPC Gerindra Semarang mengaku memilih tetap fokus bekerja, mengawal program Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memastikan kader tidak ikut terseret isu yang dinilai berpotensi memicu kegaduhan.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang sekaligus anggota DPRD Kota Semarang, Joko Santoso atau Joko Joss, mengatakan saat ini perhatian partainya masih tertuju pada program-program pemerintahan Prabowo yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Kita dari DPC Partai Gerindra Kota Semarang sebenarnya tugas utama yang kita lakukan saat ini adalah melakukan sosialisasi terhadap program-program Pak Prabowo yang berkaitan dengan bagaimana caranya memakmurkan rakyat dan masyarakat Indonesia,” ujar Joko, Rabu (26/8/2026).
Menurut Joko, wacana percepatan Pemilu justru berpotensi membuat situasi politik menjadi gaduh. Padahal, pelaksanaan Pemilu telah memiliki aturan dan jadwal yang jelas dalam konstitusi.
Karena itu, ia mengatakan seluruh jajaran kader Gerindra akan diminta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing isu tersebut.
“Ketika ada wacana seperti ini, kita akan mengerahkan sekuat tenaga kepada seluruh jajaran kader untuk mencoba memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat supaya tidak terpancing, supaya tidak membuat gaduh di masyarakat tentang isu-isu Pemilu yang dipercepat ini,” katanya.
Joko pun menyoroti pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang memunculkan wacana tersebut. Ia meminta Budi Arie lebih berhati-hati karena pernyataan politik yang dilontarkan di ruang publik bisa memicu beragam tafsir.
“Saya berharap seorang BAS agar segera sadar diri, sadar posisi supaya tidak membuat gaduh perpolitikan, membuat gaduh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Sikap Gerindra Kota Semarang itu sejalan dengan pernyataan DPP Partai Gerindra. Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menegaskan, internal partai hingga kini belum membahas Pemilu 2029.
“Kami fokus menyukseskan program Pak Prabowo, tidak ada pembahasan untuk 2029, masih jauh untuk dibahas,” kata Sugiat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/8/2026).
Menurut Sugiat, Gerindra memilih memusatkan perhatian pada jalannya pemerintahan dan memastikan program-program Presiden Prabowo benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembicaraan mengenai kontestasi politik 2029, apalagi kemungkinan Pemilu digelar lebih cepat, dinilai belum menjadi agenda partai.
Terkait maksud pernyataan Budi Arie, Sugiat justru meminta publik menanyakannya langsung kepada yang bersangkutan.
“Hanya Budi Arie yang tahu sendiri maksudnya apa, silakan ditanya ke yang bersangkutan, kita tidak terpengaruh,” ujarnya.
Sementara di Kota Semarang, Joko memastikan Gerindra tetap melanjutkan konsolidasi hingga ke tingkat bawah. Komunikasi dengan PAC, ranting, sayap partai hingga satgas terus dilakukan.
Kader, kata dia, juga diminta memahami aturan konstitusi dan tidak ikut terbawa narasi politik yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.
“Kita sebagai corong pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat jangan sampai terpancing isu-isu narasi yang tidak konstitusional,” tegas Joko.
Sebelumnya, wacana mengenai kemungkinan Pemilu digelar lebih cepat mencuat setelah beredar rekaman video Budi Arie yang berbicara di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai momentum politik dan kemungkinan Pemilu berlangsung sebelum 2029.
Pernyataan itu kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi. Namun, bagi Gerindra, isu tersebut belum mengubah arah fokus partai. Di tengah ramainya wacana Pemilu dipercepat, Gerindra memilih tetap berkonsentrasi mengawal pemerintahan Prabowo dan program-program yang sedang berjalan. (dul)
