BACAAJA, CILEGON – Tim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah tiba di Nusa Tenggara Timur (NTT) sehari setelah gempa berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores. Tak cukup hanya itu, PDIP kembali mengirim bantuan untuk korban gempa NTT.
Kali ini, PDIP mengirimkan kapal rumah sakit terapung Laksamana Malahayati untuk membantu korban gempa NTT. Kapal Laksamana Malahayati tak hanya membawa tenaga medis, sekaligus mengangkut bantuan logistik untuk korban.
Kapal tersebut diberangkatkan menuju wilayah Flores untuk bergabung dengan tim Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) dan relawan kesehatan yang sudah lebih dulu berada di lokasi bencana.
Bacaaja: Menteri Kabinet Bayangan Hadiri Upacara HUT ke-81 RI di Kendeng
Bacaaja: Cara Unik Politikus PDIP Semarang Rawat Konstituen, Pelihara Ratusan Ekor Ayam
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pengiriman kapal tersebut merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Sesuai dengan arahan Ibu Megawati Soekarnoputri, hari ini PDI Perjuangan mengirimkan Kapal Laksamana Malahayati untuk bergabung bersama tim Baguna dan relawan kesehatan yang telah datang di wilayah bencana di Flores dan sekitarnya,” kata Hasto di Cilegon, Kamis (20/8/2026).
Bantuan yang dikirim juga bukan sekadar obat-obatan. PDIP membawa berbagai kebutuhan untuk pengungsi. Mulai dari obat-obatan, tenda, hingga kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak.
Menurut Hasto, kebutuhan kelompok rentan sering kali luput dalam penanganan bencana. Karena itu, bantuan untuk ibu hamil, perempuan, dan balita ikut menjadi perhatian.
“Dalam mitigasi bencana, daftar yang dibuat oleh Ibu Megawati Soekarnoputri sering kali bantuan terhadap ibu-ibu, perempuan hamil, anak-anak balita, dan kebutuhan khusus perempuan ini sering kali terlewatkan,” ujarnya.
Kemanusiaan melampaui sekat politik
PDIP menegaskan bantuan tersebut diberikan tanpa melihat latar belakang para korban. Mau pilihan politik apa pun, suku apa pun, agama apa pun, bantuan tetap diberikan.
Hasto menyebut prinsip gotong royong menjadi dasar kerja kemanusiaan tersebut.
“Kapal Laksamana Malahayati ini akan melengkapi seluruh tim Baguna dan relawan kesehatan dan membantu rakyat tanpa membeda-bedakan apa pilihan politiknya, suku, agama, dan status sosial,” tegasnya.
Sorot donasi pemerintah
Selain soal bantuan, Hasto juga menyinggung kebijakan pemerintah yang membuka posko donasi masyarakat untuk membantu korban bencana. Menurutnya, negara seharusnya menjadi pihak yang paling depan dalam menangani bencana.
Alasannya sederhana. Indonesia berada di kawasan yang rawan bencana karena masuk wilayah Ring of Fire.
Karena itu, menurut Hasto, anggaran penanggulangan bencana semestinya sudah dipersiapkan secara matang melalui APBN.
“Seharusnya alokasi anggaran untuk bencana sosial itu sudah diprioritaskan. Karena kita negara kepulauan dengan potensi bencana yang cukup besar, apalagi kita berada di Ring of Fire,” katanya.
Menurut Hasto, penanganan bencana juga nggak cukup hanya dilakukan setelah bencana terjadi.
Pemerintah perlu memperkuat langkah antisipasi. Termasuk dari sisi tata ruang hingga persiapan menghadapi cuaca ekstrem seperti Super El Nino.
Dengan kata lain, bukan cuma sibuk memadamkan api setelah kebakaran atau mengirim bantuan setelah bencana.
Antisipasi sejak awal juga harus diperkuat. Bagi PDIP, sistem tata ruang dan alokasi anggaran bantuan sosial dalam APBN perlu lebih serius diarahkan untuk menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja. (*)
