Syauqibillah Prabowo adalah mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Tinggal di Bebengan, Boja, Kendal
Sepintar apa pun seseorang, sebanyak apa pun deretan gelarnya, jika ia gagal memperlakukan sesamanya dengan tenggang rasa dan rasa hormat, maka pendidikan tingginya hanyalah ornamen kosong tanpa jiwa.
Pada suatu hari, seorang anak berhasil menghafal tabel periodik. Ia menguasai tiga bahasa asing, dan memenangi olimpiade sains nasional sebelum lulus SD. Orang tuanya bangga setengah mati, lalu memamerkan piala serta piagam tersebut di media sosial dengan tagar kebanggaan.
Ironisnya, dua dekade kemudian, anak yang sangat terpelajar itu, yang kini bergelar mentereng dan bertugas di bidang pelayanan kesehatan publik, dengan santainya mengetik komentar nirempati: “Potong aja nadinya” kepada seorang pasien yang sedang merintih kesakitan.
Fenomena brutal di ruang digital kita belakangan ini menyadarkan satu hal yang amat getir: gelar akademis yang berderet tidak otomatis berbanding lurus dengan kemampuan bersikap selayaknya manusia beradab.
Sistem pendidikan dan pola pengasuhan kita tampak mengalami korsleting akut. Kita terlalu obsesif mendorong anak bergerak dari “tak tahu menjadi tahu”. Tetapi pada saat yang bersamaan secara tragis lupa menuntun mereka dari “tak mau menjadi mau” hingga “tak bisa menjadi bisa” dalam urusan berempati dan bertenggang rasa.
Bagi sebagian besar lembaga pendidikan dan orang tua, proses belajar kerap disempitkan hanya sebagai aktivitas kognitif belaka. Pokoknya, asal isi otak dijejali rumus matematika, hukum fisika, dan teori manajemen modern, seseorang sudah sah dianggap terdidik sempurna.
Padahal, seperti yang ditegaskan pakar kecerdasan emosional Daniel Goleman, kepintaran akademis (IQ) tanpa empati (EQ) hanyalah kecerdasan yang cacat. Empati bukanlah bakat bawaan yang muncul otomatis, melainkan keterampilan emosional kompleks yang harus dilatih.
Jika ranah afektif dan sosial ini diabaikan, maka lulusan terbaik kita tak ubahnya seperti algoritma kecerdasan buatan: sangat cerdas mengolah data, tetapi dingin dan hampa nurani saat berhadapan dengan penderitaan sesama.
Celakanya, ketika orang tua tersadar akan pentingnya empati, pendekatan yang diambil kerap kali dangkal dan tertukar dengan simpati. Peneliti perilaku manusia Brené Brown secara tegas membedakan keduanya. Simpati selalu menciptakan jarak hierarkis, sementara empati membangun koneksi yang setara.
Ketika kita membawa anak berkunjung ke panti asuhan hanya agar mereka “merasa beruntung”, kita sebenarnya sedang melatih mereka menatap penderitaan dari atas menara gading. Orang lain direduksi menjadi objek kasihan, bukan subjek yang setara. Ini bukan menumbuhkan empati sejati, melainkan memelihara rasa superioritas yang dibungkus kedermawanan.
Sudah saatnya kita merombak kompas pendidikan ini secara mendasar. Anak-anak tidak cuma membutuhkan bimbingan belajar kalkulus atau persiapan olimpiade, tetapi juga literasi emosi. Mereka harus dibantu mengenali rasa kecewa, cemas, malu, dan terasing di dalam dirinya sendiri sebelum dipaksa memahami perasaan orang lain.
Menuntut seseorang berempati tanpa membekalinya kosakata emosi ibarat memaksa aplikasi pemeta GPS bekerja tanpa offline map dan koneksi data. Bagaimana mungkin seseorang bisa membaca sinyal penderitaan sesamanya jika sistem emosi di dalam dadanya selalu menampilkan pesan “404 Not Found” setiap kali merasakan emosi yang kompleks?
Di era ketika teknologi sibuk memproyeksikan manusia untuk membangun koloni di Planet Mars, sungguh ironis jika kita justru gagap berjalan mengenakan sepatu orang lain di bumi ini. Sepintar apa pun seseorang, sebanyak apa pun deretan gelarnya, jika ia gagal memperlakukan sesamanya dengan tenggang rasa dan rasa hormat, maka pendidikan tingginya hanyalah ornamen kosong tanpa jiwa.(*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
