BACAAJA, JAKARTA – Wacana pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis atau MBG di lingkungan kampus mendadak bikin suasana perguruan tinggi ramai. Sejumlah kampus mulai angkat suara setelah muncul dorongan agar universitas ikut membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai bagian dari program nasional tersebut. Namun respons yang muncul ternyata tidak sepenuhnya antusias.
Beberapa perguruan tinggi justru memilih mengambil jarak. Mereka menilai kampus bukan tempat yang tepat untuk terlibat langsung dalam urusan operasional dapur MBG. Di mata sejumlah akademisi, tugas utama perguruan tinggi tetap berada di jalur pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, bukan menjalankan sistem distribusi makanan layaknya unit bisnis.
Nada penolakan itu salah satunya datang dari Universitas Paramadina. Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusianya, Handi Risza, secara terbuka mengatakan kampusnya tidak punya rencana membangun dapur MBG lengkap dengan peralatan pendukungnya. Menurutnya, arah kampus tidak seharusnya bergeser terlalu jauh dari fungsi akademik.
Handi menilai jika universitas sampai mengelola dapur MBG secara penuh, maka kampus akan masuk terlalu dalam ke proses teknis program pemerintah. Mulai dari pengelolaan bahan makanan, distribusi, sampai operasional harian yang dianggap bukan bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi.
Di sisi lain, ia juga menyinggung potensi munculnya unsur bisnis dalam program tersebut jika dijalankan langsung oleh kampus. Menurutnya, ketika universitas ikut mengelola SPPG secara utuh, maka posisi perguruan tinggi bisa berubah bukan hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi juga pelaksana program yang memiliki unsur keuntungan.
Meski menolak terjun langsung mengelola dapur, pihak kampus sebenarnya tidak sepenuhnya menutup pintu untuk terlibat dalam program MBG. Handi menyebut kampus tetap bisa berkontribusi lewat jalur akademik, misalnya membuat kajian soal dampak sosial ekonomi, sistem logistik pangan, hingga penelitian ketahanan pangan nasional.
Pandangan serupa juga terlihat di Universitas Padjadjaran. Pihak kampus mengaku masih mengkaji berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan final terkait pembangunan SPPG di lingkungan universitas.
Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad, Dandi Supriadi, mengatakan kampus belum menentukan sikap karena masih mempertimbangkan banyak aspek. Kampus ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan arah institusi pendidikan tinggi.
Sebelumnya, suara penolakan juga sempat muncul dari Universitas Islam Indonesia. Rektornya, Fathul Wahid, mengingatkan pentingnya kampus menjaga posisi kritis terhadap kebijakan negara dan tidak terlalu larut menjadi pelaksana teknis program pemerintah.
Perdebatan soal dapur MBG di kampus akhirnya bukan cuma bicara soal makanan gratis. Banyak akademisi melihat ada batas yang perlu dijaga agar perguruan tinggi tidak kehilangan identitas utamanya sebagai ruang pengembangan ilmu pengetahuan dan kritik sosial.
Di tengah gelombang penolakan itu, pihak pemerintah melalui Badan Gizi Nasional justru punya pandangan berbeda. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menilai keberadaan SPPG di kampus bisa menjadi sarana pembelajaran nyata bagi mahasiswa lintas jurusan.
Menurut Dadan, kampus memiliki banyak disiplin ilmu yang bisa membantu program MBG berkembang lebih modern dan efisien. Mulai dari teknologi pangan, manajemen logistik, pengolahan limbah, sampai inovasi menu sehat disebut bisa berkembang jika universitas ikut turun langsung dalam sistem MBG.
Ia juga melihat dapur MBG dapat menjadi laboratorium hidup bagi mahasiswa. Program itu dianggap bisa membuka ruang praktik nyata yang selama ini mungkin hanya dipelajari lewat teori di ruang kelas. Dengan begitu mahasiswa bisa memahami langsung rantai pasok pangan dan sistem distribusi gizi masyarakat.
Selain urusan teknologi, BGN juga menilai kampus berpotensi menghasilkan inovasi baru dalam menu makanan bergizi. Variasi makanan, kualitas bahan, hingga metode pengolahan dinilai bisa lebih berkembang bila melibatkan riset dari perguruan tinggi.
Dadan bahkan menyebut keberadaan SPPG di kampus dapat menjadi tempat magang yang relevan bagi mahasiswa dari berbagai jurusan. Mahasiswa gizi, pertanian, teknik industri, kesehatan masyarakat, hingga manajemen dinilai bisa mendapat pengalaman langsung dari program tersebut.
Namun di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, banyak kampus tampaknya masih berhitung matang sebelum benar-benar ikut masuk ke proyek itu. Sebab begitu kampus terlibat dalam operasional harian, ada konsekuensi besar yang ikut datang, mulai dari kebutuhan anggaran, sumber daya manusia, hingga risiko administratif.
Sebagian akademisi khawatir kampus nantinya justru sibuk mengurus hal teknis di luar dunia pendidikan. Apalagi pengelolaan dapur dalam skala besar tentu membutuhkan sistem yang tidak sederhana, mulai dari suplai bahan baku, pengawasan kualitas makanan, sampai distribusi harian.
Situasi itu membuat perdebatan soal MBG di kampus makin ramai dibicarakan. Ada pihak yang melihat program ini sebagai peluang kolaborasi besar antara negara dan perguruan tinggi, tetapi ada juga yang menilai batas peran kampus harus tetap dijaga agar tidak bergeser terlalu jauh.
Di media sosial, wacana ini juga mulai memancing beragam komentar. Sebagian mendukung keterlibatan kampus karena dianggap bisa membantu peningkatan kualitas program MBG. Namun tidak sedikit pula yang sepakat bahwa universitas sebaiknya tetap fokus pada pendidikan dan riset.
Sampai sekarang belum semua kampus menentukan sikap resmi. Banyak perguruan tinggi masih memilih mengamati arah kebijakan pemerintah sambil menghitung manfaat dan tantangan yang mungkin muncul jika benar-benar ikut mengelola dapur MBG.
Perdebatan ini akhirnya menunjukkan satu hal menarik, bahwa program makan gratis ternyata bukan cuma soal membagikan makanan. Di baliknya ada diskusi besar soal peran kampus, batas fungsi pendidikan tinggi, hingga cara negara melibatkan dunia akademik dalam kebijakan publik berskala nasional. (*)
