BACAAJA, KALIMANTAN TIMUR – Polemik anggaran laundry senilai Rp 450 juta di lingkungan rumah jabatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih terus jadi bahan obrolan publik. Awalnya ramai di media sosial, kini pembahasan soal angka fantastis itu makin melebar setelah pihak penyedia jasa laundry akhirnya buka suara langsung.
Banyak orang sempat mengira anggaran ratusan juta itu dipakai cuma untuk mencuci pakaian pribadi pejabat. Dugaan itu makin liar setelah rincian anggaran beredar dan memancing komentar warganet yang mempertanyakan besarnya biaya laundry di lingkungan pemerintah daerah.
Namun pihak penyedia jasa menegaskan pekerjaan yang mereka tangani jauh lebih besar dari sekadar urusan baju harian. Pemilik Alwan Laundry, Enny, mengatakan layanan yang diberikan berkaitan dengan kebutuhan operasional berbagai agenda resmi di rumah jabatan pemerintah.
Menurut Enny, volume pekerjaan yang masuk tidak sedikit. Bahkan dalam kondisi tertentu, tim laundry harus bekerja sampai tengah malam hingga dini hari demi mengejar kebutuhan acara pemerintah yang jadwalnya padat.
Ia menjelaskan kerja sama dengan Pemprov Kalimantan Timur sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak masa penjabat gubernur sebelumnya. Selama ini koordinasi dilakukan melalui Biro Umum Pemprov Kaltim yang menangani berbagai kebutuhan operasional rumah jabatan.
Enny mengaku cukup kaget ketika angka anggaran laundry tiba-tiba ramai dibahas di media sosial. Sebab menurutnya, publik hanya melihat nominal besar tanpa mengetahui jenis pekerjaan yang sebenarnya ditangani setiap hari.
Ia menyebut layanan laundry yang diberikan bukan cuma mencuci pakaian, tetapi juga perlengkapan acara dalam jumlah besar seperti taplak meja, sarung kursi, sprei, bed cover, hingga berbagai perlengkapan tamu VIP.
Yang membuat pekerjaan semakin berat adalah sistem pengerjaan ekspres. Banyak perlengkapan harus selesai dalam waktu cepat karena dipakai bergantian untuk agenda pemerintahan yang jadwalnya padat hampir setiap hari.
Enny mengatakan ada pekerjaan yang harus selesai dalam tiga jam, ada juga yang enam jam. Bahkan tidak jarang timnya menerima permintaan mendadak saat malam hari ketika agenda berikutnya sudah menunggu keesokan paginya.
Menurutnya, tantangan paling berat justru muncul ketika pekerjaan masuk di atas jam normal operasional. Ia mengaku beberapa kali timnya harus tetap bekerja sampai pukul 1 dini hari bahkan pernah hingga jam 3 subuh demi memastikan perlengkapan acara siap dipakai lagi.
Tidak hanya mencuci, proses pengantaran barang juga sering dilakukan pada jam-jam tidak biasa. Kadang perlengkapan harus langsung dikirim malam itu juga agar bisa digunakan untuk agenda resmi gubernur atau kegiatan pemerintahan lainnya.
Di tengah polemik yang berkembang, Enny berharap masyarakat bisa memahami jenis pekerjaan yang sebenarnya ditangani pihak laundry. Sebab pekerjaan tersebut menurutnya lebih dekat ke layanan logistik acara dibanding sekadar laundry pakaian biasa.
Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga ikut memberikan klarifikasi soal anggaran yang ramai dibicarakan tersebut. Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Setda Kaltim, Astri Intan Nirwany, mengatakan ada kesalahpahaman akibat penamaan dalam sistem anggaran.
Menurut Astri, istilah “belanja pakaian kepala daerah” yang muncul dalam dokumen anggaran membuat publik salah menangkap maksud sebenarnya. Padahal anggaran tersebut dipakai untuk kebutuhan operasional berbagai fasilitas milik pemerintah.
Ia menjelaskan biaya laundry itu mencakup enam gedung besar milik pemerintah daerah, termasuk kamar transit VIP, guest house, ruang jamuan, dan fasilitas pendukung kegiatan resmi lainnya.
Astri menegaskan anggaran tersebut sama sekali bukan khusus untuk pakaian pribadi gubernur atau pejabat daerah. Banyak perlengkapan lain yang harus rutin dibersihkan karena dipakai untuk berbagai kegiatan kedinasan dan acara masyarakat.
Belakangan, banyak kegiatan pemerintahan memang dipusatkan di gedung milik pemerintah sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Akibatnya, penggunaan fasilitas tersebut meningkat dan kebutuhan operasional ikut bertambah.
Karpet, gorden, taplak meja, sarung kursi, sprei, hingga bed cover menjadi bagian dari perlengkapan yang rutin dicuci dalam jumlah besar. Semua itu disebut masuk dalam komponen anggaran laundry yang sekarang ramai dibahas publik.
Meski begitu, pihak Pemprov Kaltim mengakui penjelasan dalam sistem anggaran memang perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat. Sebab istilah yang terlalu umum membuat publik mudah salah memahami penggunaan anggaran sebenarnya.
Polemik ini akhirnya membuka perhatian baru soal pentingnya transparansi bahasa dalam dokumen anggaran pemerintah. Banyak warga menilai bukan cuma jumlah anggaran yang penting dijelaskan, tetapi juga detail penggunaannya supaya tidak memicu spekulasi liar.
Di media sosial sendiri, perdebatan soal laundry Rp 450 juta masih terus berlangsung. Ada yang tetap mempertanyakan nominalnya, namun tidak sedikit juga yang mulai memahami bahwa pekerjaan yang ditangani ternyata jauh lebih kompleks dari sekadar mencuci pakaian biasa.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah evaluasi dan perbaikan sistem penjelasan anggaran ke depan. Pemerintah daerah pun berjanji akan membuat deskripsi anggaran lebih rinci agar masyarakat bisa melihat penggunaan dana secara lebih jelas dan transparan. (*)
