Made Supriatma, peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura.
Prabowo memang selalu ingin menjadi ‘the elephant in the room.’ Dia tidak mendengarkan siapa pun.
Akhirnya Presiden Prabowo bicara soal pemakzulan dirinya. Dia bicara dalam Taklimat Presiden di Rapat Kerja Kabinet Merah Putih. Presiden mengatakan bahwa itu tidak masalah. Prabowo berkata bahwa Indonesia memilih menjadi negara demokrasi dengan kedaulatan ada di tangan rakyat. Kalau pemerintahan mau diganti tidak apa-apa. Asalkan dengan jalan damai.
“Bisa juga melalui impeachment, juga tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran, ada salurannya, DPR, MPR, dilakukan tidak ada masalah,” demikian katanya. Sebagai orang yang tumbuh sepenuhnya dalam iklim Orde Baru saya ingat persis kata-kata dan urutan logika ini. Soeharto berulangkali berpidato tentang pergantian pemerintahan. Tentu lewat mekanisme yang sesuai dengan UUD 45, lewat DPR dan MPR yang mayoritas mutlak kalau tidak seluruhnya diisi oleh para loyalisnya.
Lalu Prabowo melanjutkan, “Dalam sejarah kita telah terjadi pergantian. Bung Karno turun dengan damai. Pak Harto turun dengan damai. Gus Dur turun dengan damai. Melalui proses. Tidak melalui kekerasan.”
Di sini mungkin presiden lupa. Atau dia memilah-milah ingatannya dan memilih hanya yang sejalan dengan kepentingan politiknya. Bung Karno turun dengan pendahuluan pertumpahan darah habis-habisan. Soeharto turun lewat kekerasan yang menjalar ke mana-mana. Prabowo sendiri ada dalam pusaran tumbangnya Soeharto yang saat itu adalah mertuanya. Soeharto mengundurkan diri karena aksi massa.
Demikian juga penurunan Gus Dur yang didahului oleh gelombang kekerasan etnis di mana-mana. Saya tahu karena saya melakukan riset tentang kekerasan komunal pada masa kekuasaan Gus Dur itu.
Tentu tidak ada asap kalau tidak ada api. Presiden menyampaikan taklimat ini setelah seorang pollster dan konsultan politik mengatakan bahwa dia tidak mendengar kritik atau saran. Sehingga percuma saja mengkritiknya. Satu-satunya cara ya menurunkannya. Ini disampaikan dalam sebuah acara halalbihalal.
Pollster lain bicara dalam sebuah siniar milik media terkemuka Indonesia. Dia bilang bahwa presiden ini ‘kepala batu.’ Dia tidak mau mendengarkan orang lain. Tentu ada benarnya. Sampai saat ini kita tidak tahu kepada siapa Prabowo minta nasihat. Sebagai tindakan simbolik, dia pernah mengundang mantan presiden dan wakil presiden ke istana. Juga ketua-ketua partai. Itu disiarkan di media. Dan, presiden lebih banyak bicara ketimbang mendengar.
Prabowo memang selalu ingin menjadi ‘the elephant in the room.’ Dia tidak mendengarkan siapa pun. Program Makan Bergizi Gratis-nya dikritik di mana-mana. Tidak saja oleh teknokrat, akademisi, intelektual, dan kalangan elit lainnya. Bahkan rakyat jelata pun mengkritiknya. Paling tidak menjadikannya bahan olok-olok dan tertawaan. Karena apa? Karena memang program ini sangat buruk. Dari hulu hingga ke hilir. Program mahal ini lebih besar dari subsidi BBM, gas, dan listrik! Ia juga hanya menjadi program bagi-bagi duit untuk para kroni dan loyalis kekuasaan.
Demikian juga dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hampir setiap hari kita melihat program yang sama sekali tidak melibatkan aparat desa, apalagi rakyat desa, ini dikerjakan secara serampangan, sangat boros, dan kasat mata korupnya. Program yang merampok uang dana desa ini—untuk perbaikan infrastruktur di desa seperti jalan-jalan desa, saluran air, bangunan umum, dll—akan berimbas ke desa. Setidaknya sampai enam tahun ke depan, desa tidak akan punya uang untuk pembangunan.
Para pejabat pemerintahan Prabowo bersilat lidah kalau ditanya soal ini. Menteri Desa mengatakan pengalihan ini adalah perbaikan ‘tata kelola.’ Dengan memberikan koperasi yang jelas-jelas akan gagal? Menteri Koperasi tidak tahu banyak karena pelaksanaannya dikerjakan oleh PT Agrinas Pangan dan militer.
Juga soal perluasan militer. Personil militer ditambah secara besar-besaran. Pada saat Prabowo habis masa jabatannya personil militer Indonesia akan menjadi satu juta lebih. Di Angkatan Darat, dia membuat Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang bertani, beternak, memelihara ikan, dan mengurus kesehatan. BTP ini akan mendukung ketahanan pangan dan MBG.
Akal sehat orang-orang dengan segera melihat bahwa batalyon-batalyon ini tidak akan menghasilkan produksi yang cukup. Bahkan cukup untuk dikonsumsi sendiri pun tidak! Berapa milyar gaji untuk satu batalyon per bulan? Iya, nilainya milyaran. Per bulan! Itu belum termasuk biaya listrik, air, kendaraan, dan operasional serta logistik lainnya. Dan akan ada 750 batalyon baru dibentuk.
Di satu sisi, Presiden Prabowo tampak teguh dengan pendiriannya, termasuk soal MBG, KDMP, perluasan TNI, tetapi di sisi lain dia tampak gagap jika menyangkut kekuasaan. Dia tidak berani mengganti Kapolri dan Panglima TNI. Sekali pun dia merasa tidak sejalan dengan bawahan-bawahannya ini. Yang dia lakukan adalah tidak melibatkan mereka.
Hal yang sama juga dia lakukan terhadap menteri-menterinya yang luar biasa banyak itu. Sampai sekarang dia tidak me-reshuffle kabinetnya sekali pun banyak sekali programnya yang tidak jalan. Dia bukan tipe yang akrab dengan menteri-menterinya dan mendengarkan keluhan mereka.
Dalam hal kekuasaan, Prabowo sangat kalkulatif dan transaksional. Itulah yang membuat dia tidak berani berbuat apa-apa. Akibatnya dia mengisolasi dirinya sendiri. Dan dia dikelilingi oleh staf-staf yang sangat tidak berpengalaman. Kita melihat bahwa Sekretaris Kabinet sekarang lebih besar peranannya dari seorang Menko atau Wakil Presiden (kalau yang ini, ah sudahlah!). Bahkan seringkali terlihat bahwa seorang Menko mendapat arahan dari Sekretaris Kabinet! Gesture tubuh para menteri ketika “menghadap” Sekretaris Kabinet ini memperlihatkan siapa yang sebenarnya berkuasa.
Kita tidak tahu apakah Prabowo menyadari ini atau tidak. Atau, dia menganggap ini sebagai sesuatu yang normal.
Jelas ini tidak normal. Dan situasi sekarang juga tidak normal. Indonesia menghadapi tekanan ekonomi luar biasa akibat Perang Teluk. Sekali pun tidak terlihat ada kekurangan BBM, gas, dan pasokan listrik, mereka yang tahu akan segera melihat bahwa penyediaan BBM ini akan menguras fiskal kita. Kita memangkas sana sini supaya subsidi tetap jalan.
Tidak peduli bahwa kementerian-kementerian, lembaga-lembaga pemerintahan lain, serta pemerintahan daerah tidak bisa berjalan dengan baik. Kita akan menghadapi apa yang oleh para ekonom disebut sebagai ‘crowding out’—peningkatan pengeluaran pemerintah dan peningkatan defisit anggaran akan membuat naiknya suku bunga yang pada akhirnya akan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Itulah sebabnya kritik yang lebih terus terang kemudian muncul. Uniknya kritik ini datang dari pollster dan konsultan politik, orang-orang yang biasanya membuat politisi berkuasa. Mereka seharusnya melekat pada kekuasaan karena di sanalah ‘core’ bisnis mereka.
Para pollster memang seharusnya menjaga ‘netralitas teknokratik’ mereka. Namun, situasi saat ini mengharuskan mereka untuk melakukan intervensi normatif karena bagaimana pun mereka adalah para elit intelektual yang tahu persis gejolak di masyarakat.
Saya melihat ini semua sebagai ‘soft dissent’ yang lahir dari kalangan elit-elit epistemik (epistemic elites). Pollster, konsultan politik, para analis dari tangki-tanki pemikir, ekonom, akademisi di universitas-universitas, jurnalis—mereka semua adalah bagian dari apa yang dikenal sebagai “epistemic infrastructure of legitimacy.” Sekali pun tidak berkuasa mereka memberikan judgement atau penilaian terhadap pihak yang berkuasa.
Mereka ini memiliki pengaruh untuk memberikan legitimasi atau mengurangi legitimasi kekuasaan. Namun, apakah mereka akan mampu menggoyang koalisi dari pihak yang berkuasa? Belum tentu. Mereka mungkin hanya akan membuat koalisi yang membentuk pemerintahan ini berpikir. Juga membuat lapisan masyarakat lain berpikir ulang tentang rezim yang berkuasa sekarang ini.
Pemakzulan mungkin sesuatu yang tidak terbayangkan hingga saat ini. Namun, ia akan datang dengan cepat ketika situasi ekonomi memburuk. Ketika pemerintah tidak lagi memiliki uang untuk memberi subsidi; dan para elit penguasa terlihat mengambil/ mencuri terlalu banyak dan terang-terangan.
Tentu, pemakzulan itu tidak pernah berjalan dengan damai. Ia selalu lewat aksi massa—seperti yang kita lihat di Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, atau Bulgaria. Seperti yang kita tahu, rezim-rezim ini semua digulingkan lewat aksi massa oleh Gen Z. Anak-anak muda ini tidak gentar dengan represi brutal yang dilakukan oleh rezim-rezim penguasa di negara-negara tersebut, sebelum akhirnya para Gen Z ini berhasil menumbangkannya. (*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
