BACAAJA, JAKARTA – Orang-orang Papua punya kesadaran pelestarian tinggi. Mereka gak mau anak-cucu nantinya hanya diwarisi bencana.
Wacana Presiden Prabowo Subianto yang ingin Papua ditanami kelapa sawit demi produksi BBM langsung bikin alarm berbunyi di Tanah Papua.
Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay angkat suara: cukup sudah belajar dari bencana Sumatera dan Aceh.
Bacaaja: Prabowo Pengin Papua Jadi Kebun Sawit, Gak Belajar dari Bencana Sumatera?
Bacaaja: Kebakaran Terra Drone Disebut Terkait Mafia Sawit, Kita Pantas Curiga Gak Sih?
Sekretaris DAP Wilayah III Doberay, Zakarias Horota, menegaskan masyarakat adat Papua menolak gagasan pembangunan yang ujung-ujungnya mewariskan bencana ekologis.
“Kami tidak mau mewarisi bencana alam bagi anak cucu kami. Kami sudah melihat apa yang terjadi di Sumatera dan Aceh,” kata Horota, Rabu (17/12/2025).
Menurutnya, banjir bandang dan longsor di Sumatera bukan datang tiba-tiba. Itu hasil dari pembukaan hutan besar-besaran 20 sampai 40 tahun lalu, ditambah illegal logging dan ekspansi kebun sawit yang tak terkendali.
Papua, kata Horota, jangan jadi episode berikutnya.
DAP pun mendesak Gubernur dan para Bupati—khususnya di Manokwari—untuk rem total izin sawit baru. Evaluasi izin lama saja masih berantakan, apalagi buka lahan baru.
“Tidak usah membuka lahan kelapa sawit yang baru,” tegasnya.
Bagi masyarakat adat, sawit bukan sekadar soal ekonomi. Sawit adalah ancaman langsung ke hutan adat—ruang hidup yang hilang bertahun-tahun, bahkan permanen.
“Yang untung investor. Masyarakat adat kehilangan hutan. Kontrak panjang, tapi tidak ada jaminan hutan kembali ke kami,” ujar Horota.
Ia juga menyinggung praktik lama perusahaan sawit di Manokwari, seperti PT PIR Indonesia. Sampai hari ini, kata Horota, status tanah adat sudah beralih ke perusahaan, sementara masyarakat suku Arfak bahkan tidak tahu prosesnya bagaimana.
“Pemerintah harus cek ulang izin sawit yang ada. Produktif atau tidak? Ada pemasukan daerah atau tidak?” katanya.
Negara sedang berduka, malah bicara perluasan sawit
Kritik tak berhenti di situ. Aktivis lingkungan sekaligus pengurus PB HMI, Fadli Rumagia, menilai pernyataan Prabowo soal sawit di Papua salah timing dan salah arah.
“Ini disampaikan saat negara sedang berduka. Seribu lebih nyawa hilang akibat banjir di Sumatera,” kata Fadli.
Menurutnya, bencana seharusnya jadi peringatan keras bagi negara dalam mengelola alam, bukan malah membuka pintu eksploitasi baru.
“Papua adalah hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia. Harusnya dijaga, bukan dikorbankan,” tegasnya.
Data yang ia sampaikan bikin merinding: dalam periode 2020–2024, Papua kehilangan lebih dari 58 ribu hektare hutan hujan tropis. Dan angkanya terus bertambah.
“Kalau eksploitasi terus jalan, bencana Sumatera itu tinggal nunggu waktu buat terjadi di Papua,” ujarnya.
Fadli mendesak DPR dan seluruh elemen di Papua untuk menghasilkan regulasi yang berpihak pada rakyat, bukan memperpanjang karpet merah bagi agenda kapitalisme ekstraktif.
“Negara jangan cuma menguntungkan segelintir orang,” katanya.
Nada lebih keras datang dari aktivis lingkungan Pana Papua, Zulvianto Alias. Ia menyebut cara pandang Presiden Prabowo soal Papua keliru dan berbahaya.
“Pembangunan Papua bukan soal buka kebun sawit. Itu investasi ekstraktif yang menghilangkan sumber hidup masyarakat adat,” tegas Zulvianto.
Ia mengingatkan, bagi orang Papua, hutan bukan lahan kosong. Hutan adalah dapur, apotek, sekolah, dan identitas.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan harapan agar Papua ditanami sawit untuk menghasilkan BBM, serta tebu dan singkong untuk etanol, demi swasembada energi dan pangan dalam lima tahun ke depan.
Masalahnya, bagi masyarakat adat Papua, swasembada energi tidak boleh dibayar dengan hilangnya hutan dan masa depan.
Karena bagi mereka, satu hal sudah jelas:
- Papua bukan ladang eksperimen kebijakan.
- Dan pembangunan tanpa hutan, ujungnya cuma satu: bencana. (*)
