BACAAJA, JAKARTA – Kita sering teriak “tanah air beta”, tapi realitanya di lapangan justru bikin dada sesak. Dari laporan WALHI (2022), tanah air kita kayak lagi dipinjamkan—atau malah diserahkan—ke korporasi, dari rezim ke rezim.
Judul laporannya aja udah nusuk: “Indonesia Tanah Air Siapa: Korporasi di Bumi Pertiwi.”
Isinya membentangkan jejak konsesi dari masa Sukarno sampai presiden modern. Ibarat album sejarah, tapi yang difoto bukan prestasi—melainkan hutan hilang, tambang tumbuh, konflik agraria meledak.
Bacaaja: Gila! Penebangan Hutan Indonesia Nomor 2 di Dunia, Paru-paru Dunia Dibabat
Bacaaja: Ramai Kenapa Banjir Bandang Besar di Sumatera Tak Masuk Bencana Nasional, Ini Jawaban Tito Karnavian
Dan ini bagian yang paling bikin mikir keras: selama 21 tahun berkuasa, Sukarno tercatat sebagai satu-satunya presiden yang tidak menyerahkan satu jengkal pun hutan ke korporasi. Nol. Tidak ada.
Di masa itu, negara masih berdiri sebagai penjaga tanah dan air, bukan makelar lahan.
Era Orba: konsensi jadi mesin uang
Semuanya berubah begitu masuk era Orde Baru. UU PMA dan PMDN membuka gerbang besar-besaran untuk investasi ekstraktif.
Tambang? Gas. Sawit? Gas. Hutan Tanaman Industri (HTI) ? Gas. HGU? Gas pol.
Data akademik kehutanan mencatat: pada periode 1985–1997, Indonesia kehilangan hutan rata-rata 1,6 juta hektar per tahun.
Jika ditotal dari awal Orde Baru, luas hutan yang dilepas ke konsesi mencapai ±78,6 juta hektar.
Singkatnya, Soeharto adalah presiden dengan rekor pemberian izin konsesi terbesar dalam sejarah Indonesia.
Di masa Habibie dan Gus Dur, laju konsesi sempat melambat. Tapi saat masuk 2000–2012, ekspansi kembali brutal di sektor perkebunan dan pertambangan.
Berbagai riset menyebutkan: Indonesia sempat dinobatkan sebagai negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia pada dekade tersebut—mengalahkan Brasil.
Catatan unik Megawati
Terlepas pro-kontra politiknya, Megawati Soekarnoputri punya catatan unik: Tidak menerbitkan satu pun izin konsesi baru perkebunan sawit.
Dalam wawancara tahun 2025, ia bahkan menyebut sawit sebagai: “Tanaman arogan dan manja.”
Dan faktanya, sawit memang jadi komoditas yang paling sering memicu:
- Deforestasi,
- Konflik agraria,
- Kebakaran hutan,
- Hingga kriminalisasi warga.
Masuk era SBY, pembukaan hutan skala besar mulai menjalar ke Papua.
Dan di era Jokowi, lewat proyek-proyek besar seperti food estate, deforestasi kembali menguat, terutama di:
- Papua,
- Kalimantan,
- dan sebagian Sumatera.
Direktur Informasi dan Data Auriga Nusantara, Dedy Sukmara mengatakan dalam 20 puluh tahun terakhir tutupan hutan alam di Papua dan Papua Barat menyusut 663.443 hektare. Sebesar 71 persen terjadi sepanjang 2011-2019.
Sejak 2001–2024, Indonesia telah kehilangan ±32 juta hektar tutupan pohon.
Polanya Nyata
Deforestasi memang sulit dihitung presisi per presiden karena:
- Metode pemantauan berubah,
- Definisi “hutan” bergeser,
- Data antar lembaga sering tumpang tindih.
Tapi pola besarnya jelas:
- Paling brutal sebelum tahun 2000,
- Tetap tinggi di era 2000–2010-an,
- Menurun setelah moratorium,
Tapi tidak pernah benar-benar berhenti.
Dan ini pesan paling penting dari WALHI:
Setiap presiden meninggalkan jejak ekologisnya sendiri. Masalahnya, jejak itu bukan cuma berupa angka di laporan.
Ia berubah jadi:
- Banjir,
- Longsor,
- Kabut asap,
- Konflik agraria,
- Krisis air,
- Hingga hilangnya ruang hidup masyarakat adat.
Hutan Indonesia tidak hilang sekali gus. Ia hilang tetes demi tetes:
- jutaan hektar per tahun di masa lalu,
- ratusan ribu hektar per tahun hari ini.
Tapi akumulasinya selama puluhan tahun: hancur besar-besaran.
Pertanyaan pahit itu akhirnya muncul: “Tanah air ini sebenarnya punya siapa?”
Jawabannya makin sulit disangkal: punya mereka yang memegang izinnya.
Kita? Kita sering kali cuma kebagian:
- Menghirup asap,
- Menelan banjir,
- Kehilangan sawah,
- Kehilangan kampung,
- Kehilangan masa depan.
Sekarang giliran kamu yang bersuara. Menurut kamu, 10 tahun ke depan hutan Indonesia bakal pulih atau makin gundul? (*)
