BACAAJA, JAKARTA – Di tengah geger bencana Sumatera, Mendagri Tito Karnavian bikin gebrakan. Mungkin maksudnya bagus sih. Tapi kok ya pas di tengah bencana gini ya.
Namun, bisa jadi ini jadi kabar manis buat pemerintah daerah yang kinerjanya ngebut.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap ngasih “bonus” gede-gedean senilai Rp 1 triliun buat Pemda dengan performa terbaik. Rencananya, duit reward ini bakal mulai dikucurin tahun depan.
Bacaaja: Mendagri Tito Karnavian Sengaja Bangkitkan Separatisme Aceh?
Bacaaja: Kota Semarang Bawa Pulang Penghargaan Pendidikan dari Kemendagri
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bilang kalau rencana ini udah dibahas matang di internal Kemendagri.
Dana Rp 1 triliun itu bakal diambil langsung dari anggaran Kemendagri 2026 yang totalnya tembus Rp 7,8 triliun.
“Tahun depan anggaran Kemendagri Rp 7,8 triliun. Kalau nggak dirasionalisasi lagi, Rp 1 triliun akan kami pakai buat reward daerah-daerah berprestasi,” kata Tito saat acara Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (1/12/2025) malam.
Tito mengaku, ide ini muncul karena menurutnya penghargaan ke daerah nggak cukup cuma piala dan piagam doang. Harus ada sesuatu yang lebih “kerasa”.
Rencananya, di Januari 2026, insentif pertama bakal dikasih buat daerah dengan penanganan inflasi terbaik tahun 2025.
Totalnya ada 2 provinsi, 3 kota, dan 5 kabupaten, yang masing-masing bakal diguyur Rp 5 miliar.
Menurut Tito, selain jadi reward, program ini juga buat manasin persaingan sehat antar daerah biar sama-sama berlomba kasih kinerja terbaik.
“Indonesia ini negara gede. Nggak cukup kalau cuma pemerintah pusat yang kerja. Semua daerah harus ikut ngebut. Kalau semua daerah bagus, negara kita pasti cepat maju,” tegasnya.
Tito juga ngajak kementerian dan lembaga lain buat ikutan kolaborasi ngisi kategori penilaian biar makin variatif dan relevan.
Tahun ini, penilaian nggak pakai wawancara finalis. Semua data diambil dari Kemendagri, BPS, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenaker, dan kementerian lainnya.
Biar fair, penilaian juga dipisah berdasarkan kategori fiskal: fiskal tinggi, menengah, dan rendah.
“Biar apple to apple. Kalau nggak dibedain, ya Jakarta, Jateng, Jatim mulu yang menang,” ujarnya.
Ada 7 kategori yang diperlombakan tahun ini, yakni:
Penanggulangan Kemiskinan
Pengendalian Inflasi
Akses Layanan Pendidikan
Penyerapan Tenaga Kerja
Layanan Kesehatan
Pertumbuhan Ekonomi
Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan
Siap-siap, Pemda yang kinerjanya ngebut bisa langsung panen cuan dari pusat! (*)
