BACAAJA, JAKARTA — Kasus lahan JK dicaplok di Makassar jadi bukti jelas, ada mafia tanah bergentayang. Jika sekelas JK saja bisa jadi korban, bagaimana dengan rakyat?
Kasus tumpang tindih sertifikat tanah milik keluarga Jusuf Kalla (JK) di Makassar bikin heboh. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, buka suara: pihaknya salah.
“Saya akui ada kesalahan dari BPN. Kok bisa keluar dua sertifikat untuk lahan yang sama? Ini jelas nggak benar,” ujar Nusron, Kamis (6/11/2025).
Menurut Nusron, lahan itu awalnya sudah bersertifikat atas nama PT Hadji Kalla, perusahaan milik keluarga JK. Tapi belakangan, muncul lagi sertifikat baru atas nama PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), anak usaha Lippo Group.
“Kalau sertifikat Hadji Kalla terbit lebih dulu, seharusnya dimediasi dulu. Nggak bisa langsung dieksekusi gitu aja,” jelasnya.
Meski begitu, Nusron menegaskan, sengketa langsung bukan antara Hadji Kalla dan GMTD, tapi antara GMTD dan pihak lain yang ikut mengklaim lahan tersebut.
Kementerian ATR/BPN kini udah kirim surat ke Pengadilan Negeri Makassar buat minta klarifikasi kenapa bisa tiba-tiba ada eksekusi lahan.
“Kami mempertanyakan dasar eksekusinya. PN Makassar sudah tiga kali batalin undangan konstatering, eh tiba-tiba langsung eksekusi. Ini nggak benar,” kata Nusron.
Nggak tinggal diam, Jusuf Kalla langsung turun ke lokasi tanah miliknya di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Wajahnya kelihatan kesal.
“35 tahun lalu saya beli sendiri, nggak pernah bermasalah. Kami nggak punya hubungan hukum dengan GMTD,” tegasnya.
JK juga heran karena ada pihak bernama Manyombalang yang menggugat lahan itu.
“Yang nuntut itu penjual ikan. Masa penjual ikan punya tanah seluas ini?” ujarnya dengan nada heran.
Lebih lanjut, JK menyebut kasus ini sarat rekayasa dan kebohongan.
“Ini kebohongan, rekayasa macam-macam. Jangan main-main di Makassar ini,” katanya tegas.
JK curiga ada mafia tanah besar
JK menduga ada praktik mafia tanah yang memanfaatkan celah hukum dalam kasus ini.
“Tanah ini dulu saya beli dari Hj Najmiah, dia pemilik aslinya. Mungkin dia ditipu, makanya muncul masalah begini,” ungkap JK.
Ia pun memperingatkan, kalau kasus kayak gini dibiarkan, bisa bahaya buat pemilik lahan lain.
“Kalau Hadji Kalla aja bisa diginiin, apalagi yang kecil-kecil. Ini kayak perampokan,” tukasnya.
JK memastikan, keluarganya siap tempur di jalur hukum.
“Mau sampai mana pun, kita lawan ketidakadilan. Pengadilan juga harus adil, jangan dimaini,” ujarnya menutup pernyataan.
Bagaimana menurut Sobat Bacaaja, mafia tanah memang bukan isapan jempol belaka bukan? (*)
