BACAAJA, SURAKARTA – Setelah kepergian Sri Susuhunan Pakubuwono XIII, suasana duka di Keraton Solo seketika berubah jadi babak baru soal siapa yang bakal melanjutkan tahta. Di tengah kabar Gusti Purbaya yang mengikrarkan diri sebagai PB XIV, muncul sosok lain yang tak kalah penting: KGPA Tedjowulan.
Nama Tedjowulan mungkin sudah lama dikenal publik Solo. Tapi kali ini, perannya jadi sorotan setelah dirinya ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Langkah itu bukan tanpa dasar. Bambang Ary Wibowo, juru bicara Tedjowulan, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena Tedjowulan adalah adik kandung PB XIII sekaligus Maha Menteri — jabatan tertinggi kedua setelah raja.
Selain itu, posisinya juga diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa PB XIII menjalankan keraton bersama Tedjowulan sebagai penghubung antara keraton dan pemerintah.
“Dengan dasar inilah beliau kini menjalankan tugasnya sebagai pelaksana harian atau Plt Keraton Surakarta,” ujar Bambang.
Tedjowulan sendiri bukan sosok baru di jagat Keraton Solo. Ia lahir di Surakarta, 3 Agustus 1954, dengan nama kecil Soerjo Soetedjo. Putra kelima dari Pakubuwono XII ini kini berusia 71 tahun dan dikenal luas di kalangan pemerhati budaya Jawa.
Sebelum aktif di lingkungan keraton, ia sempat berkarier di dunia militer. Ia adalah purnawirawan TNI AD berpangkat Kolonel Infanteri, dengan pengalaman bertugas di Kodam Siliwangi dan Mabes TNI Jakarta.
Setelah pensiun, Tedjowulan lebih banyak berkiprah di bidang budaya dan adat. Sebagai Maha Menteri, ia dikenal tegas tapi tetap mengutamakan harmoni, dua hal yang penting dalam menjaga keseimbangan di lingkungan keraton.
Namun, perjalanan kariernya tak lepas dari dinamika panjang. Pasca wafatnya PB XII pada 2004, keraton sempat terbelah dua. Tedjowulan dan kakaknya, KGPH Hangabehi, sama-sama dinobatkan sebagai PB XIII oleh dua kelompok pendukung berbeda.
Situasi itu menciptakan dualisme kepemimpinan selama delapan tahun. Barulah pada 2012, setelah rekonsiliasi besar yang melibatkan pemerintah, Hangabehi ditetapkan sebagai PB XIII, sementara Tedjowulan menjadi Maha Menteri.
Sejak saat itu, hubungan keduanya mulai cair. Tedjowulan kerap tampil dalam acara adat dan menjadi tangan kanan PB XIII dalam urusan pemerintahan maupun komunikasi dengan pihak luar.
Kini, setelah PB XIII wafat, ia kembali berada di tengah pusaran tanggung jawab besar. Bukan untuk merebut tahta, tapi untuk memastikan roda kepemimpinan tetap berjalan tanpa kisruh.
“Beliau tidak bicara soal siapa yang berhak jadi raja. Mandat ini administratif, bukan perebutan kekuasaan,” tegas Bambang lagi.
Tedjowulan sendiri menilai, pengangkatan raja baru sebaiknya dilakukan lewat musyawarah keluarga besar keraton, bukan deklarasi sepihak.
“Keraton ini milik seluruh trah PB I sampai PB XIII. Jadi harus disepakati bersama, bukan hanya satu pihak,” katanya.
Ia juga menyayangkan langkah Gusti Purbaya yang mendeklarasikan diri sebagai PB XIV di hadapan jenazah ayahandanya. “Ini belum 40 hari, bahkan jenazah belum diberangkatkan, kok sudah diikrarkan. Itu sangat disayangkan,” ujarnya.
Saat prosesi adat digelar di dalam keraton, Tedjowulan memilih menunggu di Loji Gandrung, tempat persemayaman terakhir PB XIII. Keputusan itu disebutnya sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak muncul gesekan baru.
Bagi Tedjowulan, menjaga ketenangan di masa duka jauh lebih penting daripada memperdebatkan siapa yang paling berhak atas mahkota. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah punya dasar hukum untuk memastikan stabilitas di lingkungan keraton.
“Kalau terus ribut, nanti bisa diambil alih pemerintah. Saya hadir untuk menjaga ketertiban dan menjembatani komunikasi,” kata Tedjowulan.
Sikapnya yang kalem tapi tegas ini membuatnya dihormati banyak pihak. Di tengah tarik-menarik dua kutub kekuasaan, Tedjowulan tampil seperti penengah yang mengutamakan kedamaian.
Dan mungkin, di tengah hiruk-pikuk suksesi ini, peran Tedjowulan bukan hanya soal jabatan, tapi juga tentang menjaga satu hal yang lebih berharga dari tahta — keutuhan dan marwah Keraton Surakarta itu sendiri. (*)
