BACAAJA, JAKARTA — Proyek pembangunan rumah pensiun mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, lagi ramai banget diperbincangkan.
Alasannya? Nilai proyeknya disebut tembus ratusan miliar rupiah, dan banyak yang ngerasa angkanya nggak masuk akal.
Pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Fadillah buka suara. Menurut dia, pembangunan rumah pensiun Jokowi ini perlu diaudit karena berpotensi menyalahi aturan dan membuka peluang penyalahgunaan dana publik.
“Presiden SBY cuma dapat tanah 1.500 meter persegi di Jakarta, presiden sebelumnya malah cuma dikasih dalam bentuk uang. Tapi Jokowi? Nilainya melonjak jauh banget,” kata Rizal, Minggu (26/10/2025).
Aturan Lama Dihapus, Pembiayaan Jadi ‘Tanpa Batas’
Rizal nyoroti aturan soal rumah pensiun yang sebelumnya diatur lewat Keppres Nomor 81 Tahun 2004 — di situ, batas maksimal pembiayaan rumah pensiun cuma Rp20 miliar.
Tapi, aturan itu disebut “dihapus secara halus” lewat Permenkeu Nomor 120/PMK.06/2022 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Aturan baru ini bikin pembiayaan bisa tanpa batas. APBN bisa keluar berapa aja, asal sesuai dengan luas tanah di regulasi. Ini jelas rawan disalahgunakan,” tegas Rizal.
Rumah pensiun Jokowi dibangun di atas tanah seluas 12.000 meter persegi di Jalan Adi Sucipto, Colomadu.
Harga tanah di area itu diperkirakan Rp15–17 juta per meter persegi, artinya nilai lahannya aja udah sekitar Rp120 miliar.
“Itu baru tanahnya. Kalau ditambah bangunan dan fasilitas, bisa tembus Rp200 miliar,” kata Rizal.
Ia juga curiga karena ada perubahan luas lahan — dari awalnya 9.000 meter persegi jadi 12.000 meter persegi. “Prosesnya nggak transparan. Bahkan kepala desa aja nggak tahu siapa penjual lahannya,” ujarnya.
Rizal mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buat turun tangan.
“Jangan sampai proyek yang katanya ‘hadiah negara’ malah jadi ladang pemborosan APBN. Publik berhak tahu berapa uang negara yang keluar dan gimana prosesnya,” katanya.
Ia juga menuding ada peran pejabat tinggi di balik proyek ini, termasuk Sri Mulyani dan Mensesneg Pratikno.
“Sri Mulyani bikin aturan yang longgar, Pratikno jalankan proyeknya. Ini kayak proyek istimewa yang disiapin khusus,” ucap Rizal.
Proyek Dikerjakan Tanpa Lelang?
Pembangunan rumah Jokowi disebut dikerjakan PT Tunas Jaya Sanur, perusahaan konstruksi asal Bali. Rizal mempertanyakan kenapa proyek sebesar itu nggak lewat lelang terbuka.
“Kalau nilainya ratusan miliar, mestinya lelang dong. Tapi ini malah penunjukan langsung,” katanya.
Menurut Rizal, hal ini bikin proyek jadi terkesan “gelap” dan jauh dari prinsip transparansi publik.
“Kalau benar nilainya sampai Rp200 miliar, ini bukan hadiah, tapi potensi penyimpangan besar-besaran,” tegasnya.
Rizal juga menyinggung soal gaya hidup sederhana yang sering digaungkan Jokowi. “Selama menjabat, beliau selalu bicara soal kesederhanaan. Tapi rumah pensiunnya justru mewah luar biasa. Ini kontras banget,” ujarnya.
Ia pun menutup dengan seruan tegas, “BPK harus audit, KPK harus turun tangan. Kalau proyek ini dibiarkan tanpa pengawasan, rakyat bisa makin hilang kepercayaan pada pemerintah.” (*)
