BACAAJA, BANJARNEGARA – Banjarnegara lagi rame banget setelah Anas Hidayat resmi mundur dari kursinya sebagai Ketua DPRD. Keputusan ini bikin publik heboh, apalagi karena isunya nyangkut soal tunjangan perumahan pimpinan dewan yang belakangan jadi bahan perdebatan warga.
Ketua DPC Partai Demokrat Banjarnegara, I Putu Dodi, buka suara soal mundurnya Anas. Menurutnya, partai menghormati penuh langkah yang diambil kadernya itu.
“Surat pengunduran diri Pak Anas sudah kami terima. Itu keputusan pribadi dan kami hormati. Selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme internal partai,” kata Putu Dodi.
Meski begitu, isu tunjangan perumahan tetap jadi bahan diskusi panas di kalangan masyarakat. Putu menegaskan Demokrat Banjarnegara tetap konsisten dengan arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.
“Kami siap mendengar suara rakyat, menampung kritik, membuka ruang evaluasi, dan melakukan koreksi,” tegasnya.
Untuk langkah berikutnya, Demokrat menugaskan Anas Hidayat—yang masih menjabat sebagai pimpinan DPRD—buat segera koordinasi dengan Bupati Banjarnegara. Topiknya jelas, soal pembahasan tunjangan yang harus mempertimbangkan keadilan dan kondisi nyata masyarakat.
Lebih jauh, Putu juga bilang kalau Demokrat nggak mau cuma berhenti di wacana. Setelah aturan baru keluar lewat Peraturan Bupati, Fraksi Demokrat berkomitmen mengalokasikan sebagian dana tunjangan mereka buat kegiatan sosial yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat langsung.
Biar nggak dianggap janji manis, Demokrat Banjarnegara meluncurkan langkah konkret lewat Inisiatif Strategis. Salah satunya dengan menjadikan Anas Hidayat sebagai “Duta Dialog Rakyat Banjarnegara.” Tugasnya, menyerap aspirasi warga secara langsung dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat.
Selain itu, Demokrat juga menunjuk Sri Rahayu sebagai Ketua Rumah Kreasi Rakyat Banjarnegara. Tempat ini bakal jadi wadah pemberdayaan masyarakat sekaligus menyalurkan dana tunjangan dewan ke program-program nyata yang bermanfaat.
Rumah Kreasi Rakyat rencananya akan berbasis di pusat kota Banjarnegara, tapi programnya menjangkau seluruh daerah pemilihan.
Setiap anggota Fraksi Demokrat nantinya diwajibkan bikin dialog rakyat dan kegiatan sosial sesuai potensi wilayahnya. Harapannya, masyarakat bisa ngerasain langsung dampak dari kebijakan tunjangan dewan yang selama ini dipersoalkan. (*)
