NARAKITA, SEMARANG- Proyek jalan Tol Bawen–Yogyakarta ditargetkan mulai beroperasi pada 2026 setelah dua seksi utama rampung pada Desember 2025. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke lokasi pembangunan, Jumat (25/7), tepatnya di seksi 6 Bawen–Ambarawa, Kabupaten Semarang.
“Seksi 1 Sleman–Banyurejo dan seksi 6 Bawen–Ambarawa ditargetkan selesai akhir tahun depan, dan 2026 bisa mulai beroperasi,” ujar Luthfi.
Gubernur menekankan bahwa keberadaan jalan tol tersebut sangat strategis untuk mendongkrak distribusi barang dan mobilitas penduduk. Tak hanya itu, tol ini diyakini menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Tol ini bukan sekadar proyek transportasi, tapi infrastruktur vital untuk mendorong ekonomi baru, termasuk pariwisata,” ujar mantan Kapolda Jateng itu.
Proyek Nasional
Pemprov Jateng, kata Luthfi, turut ambil bagian dalam mendukung proyek nasional ini, salah satunya melalui proses penentuan lokasi (penlok) lahan. Setelah tahap penlok selesai, dilakukan verifikasi dan pelaksanaan konstruksi oleh pihak terkait.
“Ini adalah konektivitas yang sudah lama kami tunggu, yang akan menyambungkan Jawa Timur, Yogyakarta, hingga Jawa Barat ke wilayah Jateng,” katanya.
Tol Bawen–Yogyakarta membentang sepanjang 75,12 kilometer dengan nilai investasi sekitar Rp14,26 triliun. Jalan tol ini dirancang memiliki lima simpang susun (interchange), yakni di Ambarawa, Temanggung, Magelang, Borobudur, dan Banyurejo. Tol ini juga menjadi bagian dari koridor strategis Jogja–Solo–Semarang (Joglosemar).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyatakan bahwa kehadiran jalan tol tidak semata soal infrastruktur fisik, tetapi harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Tol harus memenuhi tiga aspek utama: standar pelayanan minimum, penghormatan hak masyarakat, dan tersedianya rest area yang melibatkan UMKM lokal,” katanya.
Komisi V DPR RI akan terus memantau dan mendorong percepatan penyelesaian proyek strategis tersebut demi mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah di Pulau Jawa. (*)
