Akhmad Idris, dosen sekaligus awardee BPI 2023 program doktoral di Universitas Negeri Malang.
Perempuan masih saja dijadikan objek eksploitasi dengan cara memanfaatkan tubuh perempuan sebagai sumber tuduhan.
Kepada Ibu Arifatul Choiri Fauzi yang saya hormati dan kagumi. Semoga senantiasa dinaungi kasih dan sayang. Perkenalkan saya Akhmad Idris, seorang dosen di perguruan tinggi swasta di Jawa Timur.
Melalui tulisan ini, saya ingin menumpahkan keluh kesah atas kasus pelecehan seksual yang dari dulu hingga saat ini kerap terjadi di lingkungan perguruan tinggi, tempat orang-orang (yang seharusnya) terdidik berkumpul. Saya yakin Ibu Arifah sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dengan senang hati mendengar keluh kesah ini.
Ibu Arifah yang baik, pasti Ibu sudah mendengar berita tentang kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswanya, juga ada pula yang dilakukan oleh sesama mahasiswa.
Belum lagi tentang seorang pemimpin pesantren yang mencabuli santri-santrinya. Ironisnya lagi, hal seperti itu malah terjadi di lingkungan yang seharusnya dipenuhi oleh keluhuran budi bekerti, yakni lembaga pendidikan.
Pasti Ibu Arifah langsung merasa terpukul saat mengetahui berita ini, karena sebagai orang tua bayangan yang muncul saat mendengar berita seperti itu adalah bagaimana jika hal itu terjadi pada orang-orang terdekat kita?
Hal selanjutnya yang membuat hati saya resah, gelisah, sekaligus marah, adalah nasib perempuan yang sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Perempuan yang seharusnya dilindungi hak-haknya sebagai korban, malah disudutkan karena dituduh menggoda duluan.
Ibu Arifah, mengapa para pelaku pelecehan seksual sibuk mencari alasan dari pihak korban? Bukankah entah karena digoda atau tidak, pelecehan tetaplah pelecehan? Yang lebih membuatnya tidak masuk akal adalah menggunakan wujud kebebasan berpakaian sebagai alasan ketergodaan. Daripada sibuk mencari-cari alasan, lebih baik sibuk mengakui kesalahan. Bukankah begitu, Ibu Arifah?
Perempuan masih saja dijadikan objek eksploitasi dengan cara memanfaatkan tubuh perempuan sebagai sumber tuduhan. Jika memang tubuh perempuan disalahkan karena menggoda iman, bukankah itu sama saja dengan ‘menyalahkan’ Tuhan?
Alasannya sederhana saja, karena perempuan tidak bisa melakukan request saat diciptakan oleh Tuhan, sehingga bentuk tubuh yang diperoleh saat ini adalah kehendak Tuhan. Jika ada pihak yang menjadikan lekuk tubuh perempuan sebagai alasan pelecehan, secara otomatis ia telah ‘menghina’ penciptanya. Ibu Arifah, kok ada ya orang yang berani ‘menghina’ Tuhan?
Hal lain yang saya takuti adalah sistem negeri ini dalam menangani kasus pelecehan seksual, Ibu Arifah. Ketika seorang perempuan memilih pasrah (karena rasa takut maupun ancaman) saat dilecehkan, ia akan mendapatkan penghinaan sebagai “perempuan gampangan”.
Sementara itu ketika seorang perempuan memilih untuk melawan (hingga pelaku terbunuh tanpa ada perencanaan), ia akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan. Lalu, perempuan harus bersikap seperti apa ketika menghadapi tindak pelecehan, Ibu Arifah? Seolah perempuan diciptakan untuk menanggung segala kesulitan, karena setiap jalan yang tersedia menjanjikan derita yang berbeda-beda.
Pada akhirnya sistem seperti ini membentuk sebuah pola, Ibu Arifah. Pola tersebut yaitu menangani masalah dengan melimpahkannya pada pihak yang lemah. Banyak contoh yang dapat mewakili gambaran singkat pola ini. Mulai dari ancaman nilai jelek (tidak lulus dan harus mengulang) jika berani membuka suara, hingga Drop Out yang dilakukan oleh pihak kampus kepada korban dengan dalih kebijakan (yang cenderung diadak-adakan).
Di sisi lain, pelaku masih bebas berkeliaran di lorong-lorong kampus. Lagi-lagi faktor relasi kuasalah yang dapat menentukan siapa yang dianggap benar dan siapa yang dianggap salah. Bukankah sangat menyedihkan nasib perempuan di negeri ini, Ibu Arifah?
Sekian curhat dari saya, Ibu Arifah. Saya sangat berharap ada terobosan dari Ibu mengenai berbagai keluh kesah saya di atas. Salam.
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
