NARAKITA, JAKARTA- Pemerintah terus mematangkan kesiapan operasional Sekolah Rakyat. Salah satunya melalui pengadaan perlengkapan belajar seperti seragam, laptop, serta kebutuhan pendukung lainnya yang ditargetkan rampung akhir Agustus atau paling lambat awal September 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa proses pengadaan sedang berlangsung dan akan segera didistribusikan ke seluruh satuan pendidikan yang telah dibuka.
“Sampai sekarang kita masih proses pengadaan untuk seragam, laptop, dan kebutuhan lainnya. Insyaallah bisa dibagikan pada akhir Agustus atau awal September,” kata Gus Ipul usai menghadiri pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/7).
Perlengkapan tersebut akan mendukung dimulainya pembelajaran formal yang rencananya berlangsung usai masa matrikulasi. Saat ini, para siswa baru masih menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) serta adaptasi lingkungan belajar.
“Pembelajaran formal baru dimulai setelah masa matrikulasi. Jadi setelah MPLS ini, ada proses sosialisasi dan adaptasi dulu,” jelasnya.
Sejak diresmikan pada 14 Juli lalu, sebanyak 63 dari total 100 Sekolah Rakyat tahap pertama telah beroperasi. Tercatat 6.130 siswa dari berbagai daerah sudah menempati asrama dan mengikuti kegiatan orientasi hingga 20 Juli 2025.
Program Prioritas
Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, berdasarkan Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah ini bersifat gratis, berbasis asrama, dan mencakup jenjang SD hingga SMA.
Di siang hari, siswa mengikuti kurikulum akademik formal. Pada malam hari, mereka dibekali pendidikan karakter yang mencakup materi keagamaan, kepemimpinan, dan keterampilan hidup.
Gus Ipul menambahkan, Kementerian Sosial juga tengah menyiapkan dukungan pembelajaran digital sebagai bagian dari transformasi sistem pendidikan di Sekolah Rakyat. Kurikulum dan perangkat pembelajaran digital kini sedang difinalisasi oleh Satgas pelaksana.
Hingga akhir Juli 2025, pemerintah menargetkan seluruh 100 sekolah rintisan sudah dapat beroperasi penuh. Program ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan melalui jalur pendidikan yang inklusif dan berkualitas. (*)
