BACAAJA, YOGYAKARTA – Gelar sarjana ternyata belum otomatis jadi tiket masuk dunia kerja. Data Sakernas Mei 2026 menunjukkan lebih dari satu juta lulusan perguruan tinggi masih belum mendapatkan pekerjaan.
Jumlahnya mencapai 1.033.132 orang dengan latar pendidikan D4, S1, S2, hingga S3. Fenomena ini dinilai tak cukup dijelaskan hanya dengan alasan minimnya lowongan kerja.
Guru Besar Fisipol UGM sekaligus pengamat ketenagakerjaan Prof Tadjuddin Noer Effendi melihat ada persoalan lain yang tak kalah penting, yakni kemampuan lulusan yang belum sepenuhnya nyambung dengan kebutuhan perusahaan.
“Dunia pendidikan banyak memberikan teori, sedangkan dunia kerja mencari orang yang sudah terampil. Pada umumnya sarjana itu datang bawa ijazah ke perusahaan, bukan bawa keterampilan,” ujar Tadjuddin dalam keterangan tertulis Humas UGM, Selasa (18/8/2026).
Menurut dia, dunia kerja sekarang sudah berubah cukup cepat. Perusahaan semakin membutuhkan tenaga kerja yang bukan cuma punya latar pendidikan, tetapi juga menguasai skill yang sesuai dengan perkembangan industri.
Perubahan itu makin terasa seiring penggunaan teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan robotika. Kondisi tersebut membuat kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja ikut bergeser.
Lulusan perguruan tinggi pun dituntut punya kemampuan yang relevan dengan teknologi. Masalahnya, keterampilan tersebut belum selalu didapatkan mahasiswa selama menjalani pendidikan di kampus.
“Ijazah yang dimiliki belum cukup menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerima lulusan apabila tidak disertai keterampilan. Jadi kalau sarjana hanya bawa ijazah mencari kerja itu kelihatannya sekarang sulit,” kata Tadjuddin.
Selain persoalan skill, kondisi ekonomi juga ikut memengaruhi kesempatan kerja. Menurut Tadjuddin, struktur ekonomi Indonesia belum cukup kuat dalam menyediakan pekerjaan berkualitas, terutama di sektor industri.
Sektor padat karya yang selama ini menjadi salah satu penyerap banyak tenaga kerja juga menghadapi tekanan. Kenaikan biaya bahan baku impor dan melemahnya daya beli masyarakat membuat sejumlah perusahaan harus melakukan efisiensi.
Efisiensi tersebut kemudian berdampak pada pengurangan tenaga kerja dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi ini membuat persaingan mendapatkan pekerjaan semakin ketat, termasuk bagi para lulusan perguruan tinggi.
Tadjuddin menilai program magang yang dibuat pemerintah sebenarnya bisa menjadi salah satu jalan keluar. Lewat magang, lulusan bisa mendapat pengalaman sekaligus mengasah kemampuan yang dibutuhkan perusahaan.
Namun, jumlah peserta yang bisa ditampung program tersebut masih belum sebanding dengan besarnya jumlah pengangguran terdidik. Karena itu, diperlukan langkah yang skalanya lebih besar.
Salah satu yang didorong Tadjuddin adalah memperbanyak pusat pelatihan kerja modern. Pusat pelatihan ini sebaiknya tidak sekadar memberikan sertifikat, tetapi benar-benar mengajarkan skill yang sedang dicari dunia industri.
“Seharusnya perlu pendirian pusat pelatihan yang dapat menjadi jalan lebih cepat untuk meningkatkan keterampilan lulusan khususnya pada sarjana yang belum terserap pasar kerja,” ujarnya.
Pemerintah dan perguruan tinggi juga diminta memperkuat pendidikan vokasi yang materinya disusun berdasarkan kebutuhan pasar kerja. Dengan begitu, lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan bisa punya kesempatan untuk meng-upgrade kemampuan tanpa harus kembali mengambil pendidikan formal dari awal.
Menurut Tadjuddin, pola tersebut bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi pengangguran terdidik. Kampus dan pemerintah juga bisa menggandeng industri agar pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
Jika program tersebut berjalan serius dan konsisten, dampaknya diyakini bisa cukup besar. Bahkan, Tadjuddin memperkirakan dalam dua hingga lima tahun program itu berpotensi membantu menyerap satu sampai dua juta pengangguran terdidik.
“Kalau itu dapat terealisasi dengan baik, kemungkinan besar dalam dua atau lima tahun dapat menciptakan mungkin satu sampai dua juta penyerap pengangguran terdidik,” pungkasnya.
Bagi para sarjana, kondisi ini menjadi sinyal bahwa ijazah saja makin sulit menjadi modal utama untuk menembus dunia kerja. Skill praktis, pengalaman, dan kemampuan mengikuti perubahan teknologi kini ikut menentukan seberapa cepat lulusan bisa masuk ke pasar kerja. (*)
