NARAKITA, JAKARTA- Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut positif peluncuran program Sekolah Rakyat oleh pemerintah pada Juli 2025. Ia menyebut program tersebut sebagai langkah progresif dalam membuka akses pendidikan hingga pelosok negeri, namun mengingatkan agar pelaksanaannya tidak menciptakan kesenjangan atau bersifat eksklusif.
“Terkait Sekolah Rakyat, tentu saja sangat inovatif. Harapan dari DPR, kami akan mengawasi agar jangan sampai ada rakyat di Indonesia yang terlantar dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Selasa (15/7).
Puan menekankan bahwa program pendidikan alternatif seperti Sekolah Rakyat harus menjadi pelengkap sistem pendidikan nasional, bukan pengganti atau pesaing sekolah yang sudah eksis.
“Tantangan di lapangan itu sangat banyak. Niat baik seperti ini harus dijaga agar tidak menjadi eksklusif. Program ini seharusnya melengkapi, bukan menggantikan atau bersaing dengan sekolah yang sudah ada,” jelas Puan.
Sebagai catatan, berdasarkan data BPS 2024, masih terdapat sekitar 1,9 juta anak usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak bersekolah, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Di sisi lain, angka partisipasi murni (APM) jenjang SMA/SMK nasional masih berada di angka 77,3 persen, lebih rendah dibanding jenjang SD (98,4 persen) dan SMP (88,6 persen).
Perencanaan Matang
Program Sekolah Rakyat, yang saat ini telah beroperasi di sembilan titik percontohan di Jawa Tengah, menargetkan siswa putus sekolah dan masyarakat marjinal sebagai peserta didik. Namun, Puan mengingatkan bahwa upaya pemerintah ini harus dilengkapi dengan perencanaan matang, termasuk kurikulum yang relevan, kualitas pendidik, dan kejelasan jenjang pendidikan.
Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa dukungan DPR terhadap Sekolah Rakyat akan diberikan melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus berjalan demi tujuan besar mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Sesuatu yang baru tidak bisa langsung sempurna. Maka kami di DPR siap mendukung dan menyempurnakan program ini bersama pemerintah. Tujuan akhirnya adalah pendidikan merata dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia,” tutupnya. (*)
“Tantangan di lapangan itu sangat banyak. Niat baik seperti ini harus dijaga agar tidak menjadi eksklusif. Program ini seharusnya melengkapi, bukan menggantikan atau bersaing dengan sekolah yang sudah ada,” jelas mantan Menko PMK itu.
Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa dukungan DPR terhadap Sekolah Rakyat akan diberikan melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus berjalan demi tujuan besar mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Sesuatu yang baru tidak bisa langsung sempurna. Maka kami di DPR siap mendukung dan menyempurnakan program ini bersama pemerintah. Tujuan akhirnya adalah pendidikan merata dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia,” tutupnya. (*)
