BACAAJA, SEMARANG – Sejumlah partai politik mendukung pilkada lewat DPRD. Menurut pengamat, alasan di baliknya karena cara itu diangkap lebih mudah diatur. Cukup main di ruang elite, tanpa perlu repot turun ke rakyat.
Pengamat politik Undip, Muchamad Yuliyanto menilai, dukungan parpol ke skema ini erat dengan kepentingan kekuasaan. Bukan kekuasaan rakyat, tapi kekuasaan partai-partai koalisi yang sedang dominan.
“Dipilih lewat DPRD itu jauh lebih memudahkan mereka,” kata Yuliyanto, pengajar komunikasi politik Fisip Undip ini. Ia menyebut lobi, negosiasi, sampai bagi-bagi kepentingan jadi jauh lebih simpel.pil
Menurutnya, proses politik cukup dimainkan di lingkaran kecil. Cukup hitung kursi, bangun kesepakatan, dan selesai. Tidak perlu kampanye panjang atau adu gagasan ke publik.
Oligarki Politik
Yuliyanto menyebut pola ini menguntungkan oligarki politik di internal partai. Kelompok elite punya kontrol penuh atas siapa yang maju dan siapa yang menang.
Argumen efisiensi anggaran, kata dia, hanya bungkus luar. Intinya tetap soal kemudahan mengamankan kekuasaan lewat jalur elite. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama bertahun-tahun juga menegaskan, korupsi politik paling banyak melibatkan aktor elite partai dan legislatif.
Celah ini justru berisiko makin terbuka jika pilkada ditarik ke DPRD. “Kalau transaksinya di ruang tertutup, publik malah makin sulit mengawasi,” ujarnya. Jadi, kalau Pilkada lewat DPRD benar-benar kejadian, rakyat mungkin cuma kebagian nonton highlight.
Pemainnya elite, lapangannya ruang rapat, dan skornya sudah disepakati sebelum peluit dibunyikan. Demokrasi tetap jalan, katanya, asal jangan tanya siapa yang pegang remote. (bae)
