BACAAJA, JAKARTA – Hubungan ekonomi Indonesia dengan perusahaan yang punya akar Israel disebut makin “mesra”. Bahkan, pemerintah sudah memberi jalan bagi perusahaan tersebut untuk ikut menggarap proyek panas bumi di Tanah Air.
Pernyataan ini datang dari Direktur China-Indonesia Desk dan Indonesia-MENA Desk di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Zulfikar Rakhma.
Ia menilai kerja sama energi antara Indonesia dan perusahaan yang terafiliasi dengan Israel kini terasa semakin erat.
Bacaaja: Duduk Semeja dengan Israel, Indonesia Setuju Bayar Iuran Board of Peace Hampir Rp17 Triliun
Bacaaja: Ribuan Warga Israel Demo, Netanyahu: “Perang Gaza Tetap Jalan Terus!”
Semua bermula ketika special mission vehicle Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur, menggandeng PT Ormat Geothermal Indonesia untuk membiayai eksplorasi panas bumi di Wapsalit, Maluku, dan Toka Tindung, Sulawesi Utara pada September 2025.
Yang paling baru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga menetapkan perusahaan tersebut sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi Telaga Ranu di Halmahera Barat pada 12 Januari 2026.
FYI, PT Ormat Geothermal Indonesia dikendalikan oleh Ormat Technologies—perusahaan global yang dibangun di atas jaringan teknik, manufaktur, dan modal Israel.
Kebijakan ekonomi tak selaras dengan klaim diplomasi
Zulfikar menyoroti kontras yang mulai terlihat. Di satu sisi, Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi di sisi lain, keterlibatan ekonomi dalam skala besar seperti ini dinilai punya makna politik tersendiri.
“Ketika pesan kebijakan luar negeri dan perilaku ekonomi berbeda, kredibilitas menurun. Posisi moral jadi lebih sulit dipertahankan,” jelasnya.
Menurutnya, ada dua risiko utama dari keputusan ini:
-
Bisa melemahkan posisi politik Indonesia terhadap Palestina.
-
Berpotensi memberi tekanan tambahan pada lingkungan dan komunitas lokal di sekitar proyek.
Zulfikar juga mengingatkan bahwa proyek energi besar kerap membawa konsekuensi ekologis. Ia menilai beberapa proyek yang terhubung dengan Ormat sebelumnya disebut berdampak pada ekosistem serta masyarakat sekitar.
Padahal, selama ini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang vokal membela Palestina, bahkan sudah jadi bagian dari identitas internasionalnya.
“Kalau proyek-proyek yang terkait langsung dengan sistem ekonomi Israel disetujui, itu terlihat bertentangan dengan identitas tersebut,” katanya.
Prinsip kalah sama investasi?
Ia menilai keputusan ini mengirim sinyal bahwa prinsip politik berpotensi kalah oleh kebutuhan investasi. Dampaknya bukan cuma soal citra global, tapi juga soal lingkungan yang harus menanggung risiko.
Zulfikar bahkan menyebut situasi ini sebagai “kerugian ganda”: konsistensi moral dipertaruhkan, sementara wilayah yang rentan justru menghadapi tekanan ekologis baru.
Karena itu, ia mendorong pemerintah meninjau ulang konsesi proyek tersebut agar selaras dengan prinsip yang selama ini digaungkan.
“Melindungi Halmahera berarti juga melindungi kredibilitas Indonesia dan lingkungannya,” pungkasnya.
