NARAKITA, NUSA DUA- Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya tidak memosisikan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikannya dalam pidato politik di Kongres ke-6 PDIP yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Sabtu (2/8). “PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” ujar Megawati.
Ia menekankan bahwa PDIP akan mendukung penuh kebijakan pemerintahan Prabowo yang berpihak kepada rakyat. Namun, partainya juga tidak akan ragu mengkritisi kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan sosial.
“Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, amanat penderitaan, dan hukum yang berkeadilan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Megawati menyoroti pentingnya keberpihakan pada rakyat sebagai prinsip dasar partai. Ia menilai posisi sebuah partai tidak ditentukan oleh apakah berada di dalam atau luar pemerintahan, tetapi oleh sejauh mana partai itu konsisten pada kebenaran dan moralitas politik.
Kekuatan Ideologis
“Peran strategis PDIP dalam wajah demokrasi Indonesia adalah sebagai kekuatan ideologis, sebagai penyeimbang konstitusional dan kembali sebagai pelopor perjuangan rakyat,” kata Megawati.
Dalam pidato yang kental dengan semangat nasionalisme itu, Megawati juga mengingatkan tentang pentingnya persatuan, disiplin, dan keberanian dalam membela kebenaran demi menjaga kedaulatan rakyat.
“Sejarah kelam membuktikan hanya dengan persatuan, disiplin, dan keberanian membela kebenaran, bangsa ini bisa merdeka dan berdiri tegak di atas tanah airnya sendiri,” pungkasnya.
Sikap politik PDIP ini menjadi sorotan di tengah dinamika pascapemilu, terutama setelah partai tersebut memilih berada di luar struktur pemerintahan namun tidak secara resmi menjadi oposisi. (*)
