BACAAJA, JAKARTA- Koalisi Masyarakat Sipil menolak keras rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin menambah lapisan (layer) tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun ini. Alih-alih jadi solusi, kebijakan ini dinilai justru kemunduran dalam pengendalian tembakau dan ancaman serius buat kesehatan publik.
Sebelumnya, Purbaya beralasan penambahan layer cukai dimaksudkan untuk “mengajak” pelaku rokok ilegal masuk ke jalur resmi. Tapi menurut Koalisi, logika itu kebalik. Bukannya menutup celah, justru memperlebar pintu.
Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Saminarsih menegaskan, struktur cukai yang makin berlapis justru bikin rokok tetap terjangkau meski tarif naik di atas kertas.
“Riset CISDI menunjukkan, banyaknya layer cukai bikin rokok tetap murah walaupun tarif naik. Artinya, makin banyak layer, makin banyak rokok murah. Ini rencana yang keliru,” kata Diah dalam rilisnya, Sabtu (17/1/2026).
Ia menilai, pemerintah seharusnya menyederhanakan struktur cukai yang saat ini sudah terdiri dari delapan lapisan, menuju standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni cukai tunggal. “Bukan malah nambah layer demi menghadirkan rokok yang lebih murah,” tegasnya.
Baca juga: Layer Cukai Mau Ditambah, Gappri: Kami Jangan Cuma Jadi Penonton
Masalah keterjangkauan juga jadi sorotan. Diah menyebut rokok masih bisa dibeli dengan harga mulai Rp10.000 per bungkus. Kondisi ini dinilai rawan meningkatkan konsumsi, terutama di kalangan anak-anak dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Nada serupa disampaikan Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI), Aryana Satrya. Ia menyebut struktur cukai berlapis seperti “tangga darurat” bagi perokok, bukan buat berhenti, tapi pindah ke rokok yang lebih murah.
“Perokok yang downtrading ke rokok murah punya peluang 5,75 kali lebih besar untuk tetap merokok dibanding yang benar-benar berhenti,” ujar Aryana. Tak cuma soal kesehatan, Koalisi juga menilai kebijakan ini bisa berdampak negatif ke penerimaan negara dan tak sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Kalau kebijakan ini jalan, sama saja pemerintah mendorong konsumsi barang berbahaya yang menambah beban kesehatan, menurunkan produktivitas, dan akhirnya menghambat ekonomi,” kata Ketua Social Determinants of Health Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (SDH FKM UI), Wahyu Septiono.
Pakar ekonomi dan Ketua Bidang Ekonomi Komnas Pengendalian Tembakau, Teguh Dartanto bahkan menyebut, penambahan layer cukai sebagai solusi yang naif.
“Menambah layer justru bikin struktur cukai makin rumit. Masalah rokok ilegal itu soal penegakan hukum yang lemah dan belum adanya sistem track and trace yang serius,” tegas Teguh.
Ia juga mengingatkan, struktur yang kompleks bisa memicu persaingan tidak sehat. Produsen besar bakal makin lihai bikin produk baru untuk menghindari tarif tinggi, sementara produsen kecil terjepit dan perokok miskin makin terjebak rokok murah.
Pengaruh Kuat
Koalisi juga menyinggung kuatnya pengaruh industri tembakau dalam kebijakan. Executive Director Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), Manik Marganamahendra menilai, arah kebijakan saat ini terlalu ramah ke bisnis.
“Popularitas di awal jabatan bukan jaminan kebijakan selalu benar. Kalau mau galak ke industri nakal, ya galak ke semuanya, jangan pilih-pilih,” kata Manik.
Kritik keras juga datang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Pengurus Seknas Fitra, Gurnadi menilai, rencana diskusi kebijakan dengan pelaku usaha rokok ilegal sebagai langkah berbahaya.
“Kalau penambahan layer didiskusikan dengan rokok ilegal, itu sama saja kompromi dengan kriminal. Makin banyak layer, makin banyak celah disalahgunakan,” ujarnya.
Baca juga: Bea Cukai Jateng-DIY Musnahin Barang Ilegal Senilai Rp76 Miliar, Ini Rinciannya
Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah menghentikan pembahasan penambahan layer cukai rokok. Mereka meminta reformasi CHT lewat penyederhanaan tarif, percepatan sistem track and trace rokok ilegal yang independen, serta kebijakan fiskal yang benar-benar berpihak pada kesehatan dan masa depan ekonomi.
Kalau rokok ilegal mau “diajak tobat” pakai layer baru, pertanyaannya sederhana: yang ditertibkan industrinya, atau justru rakyatnya yang makin akrab sama rokok murah? (tebe)
