BACAAJA, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat suara soal arah perdamaian Palestina. Partai berlambang banteng itu menegaskan, jalur utama perdamaian harus lewat PBB, bukan lewat Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump.
Sikap ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memilih bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump alias BoP.
“Posisi PDI Perjuangan jelas, kami mendorong seluruh upaya perdamaian itu melalui PBB,” kata Hasto saat ditemui di kantor Megawati Institute, Sabtu (31/1/2026).
Bacaaja: Beda Sikap! China Tolak Keras Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Manut Amerika
Bacaaja: Pengamat Bilang PDIP Pede Kawal Suara Rakyat, Makanya Nolak Pilkada Lewat DPRD
Menurut Hasto, Indonesia punya peran penting dalam memperkuat tatanan dunia yang adil dan damai. Tapi caranya bukan dengan bergabung ke forum baru, melainkan dengan menguatkan PBB sebagai sistem internasional yang sah.
“Kita memperkuat sistem internasional yang lebih berkeadilan dan damai itu melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya.
Hasto juga menyinggung kasus operasi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro atas perintah Donald Trump. PDIP menilai langkah tersebut bertentangan dengan hukum internasional.
“Rakernas pertama PDI Perjuangan sangat tegas menyatakan bahwa tindakan terhadap Presiden Venezuela itu bertentangan dengan hukum internasional PBB,” kata Hasto.
Ia menegaskan, sikap semacam itu jelas tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia. Bagi Indonesia, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan segala bentuk penjajahan harus ditolak.
“Kita tidak boleh mengikatkan diri pada satu pihak mana pun, kecuali berpihak pada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa,” tegasnya.
Hasto juga mengingatkan bahwa sejak dulu Indonesia punya tradisi politik luar negeri bebas aktif, bukan ikut-ikutan blok tertentu. Sejarah mencatat, Indonesia pernah membangun pengaruh global lewat Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, hingga Conference of the New Emerging Forces.
Menurutnya, rekam jejak itu seharusnya jadi modal kuat Indonesia di panggung internasional.
“Ini harus digunakan sebagai daya ungkit dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif,” kata Hasto.
Sementara itu, Board of Peace sendiri resmi diperkenalkan Donald Trump pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri yang ikut menandatangani keanggotaan.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan, keikutsertaan Indonesia di BoP disebut sebagai kelanjutan dari perjuangan resolusi PBB dan langkah strategis untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Menurut Sugiono, BoP ditargetkan memberi dampak cepat, terutama dalam aspek kemanusiaan di Gaza. Salah satunya dengan rencana pembukaan perbatasan Rafah untuk jalur bantuan, serta pembentukan International Stabilization Force.
“Solusi Dua Negara yang nyata harus terwujud. Kemerdekaan dan kedaulatan Palestina adalah hal yang terus kita perjuangkan,” ujar Sugiono.
Ia menambahkan, Board of Peace dinilai sebagai salah satu alternatif konkret yang saat ini bisa diharapkan untuk mencapai perdamaian tersebut. (*)
