NARAKITA, BANYUMAS – Pemerintah Kabupaten Banyumas kini semakin serius dalam menegakkan aturan parkir demi menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Melalui Dinas Perhubungan (Dinhub) Banyumas, sanksi tegas segera diberlakukan bagi siapa saja yang melanggar aturan parkir di wilayah tersebut.
Mulai Agustus 2025, pengendara yang memarkir kendaraannya di area terlarang akan langsung menghadapi konsekuensi serius. Tidak hanya akan dikenakan denda administratif, kendaraan mereka juga bisa digembok agar tidak bisa dipindahkan sebelum denda dilunasi.
Sanksi ini akan didasarkan pada Peraturan Bupati (Perbup) yang tengah disiapkan sebagai landasan hukum pelaksanaannya. Saat ini, rancangan peraturan tersebut sedang dalam tahap penyelesaian dan akan segera diumumkan secara luas kepada masyarakat.
Kasi Pengendalian dan Operasional Dinhub Banyumas, Tomi Luqman Hakim, menegaskan bahwa tindakan ini memiliki pijakan hukum yang kuat. “Perbup ini melengkapi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 yang mengatur soal penyelenggaraan perhubungan, terutama terkait dengan ketertiban parkir,” ujarnya.
Dalam peraturan tersebut, penggembokan roda kendaraan dan denda administratif menjadi langkah utama yang diterapkan pada pelanggar parkir. Besaran dendanya cukup signifikan, yaitu Rp250 ribu untuk mobil dan Rp100 ribu untuk sepeda motor.
Langkah ini bukan semata untuk memberikan sanksi, tetapi juga diharapkan mampu memberikan efek jera agar para pengendara lebih disiplin mematuhi aturan parkir dan tidak lagi sembarangan menaruh kendaraan.
Sebelum peraturan ini resmi berlaku, Dinhub akan mengadakan sosialisasi secara intensif. Tujuannya agar masyarakat memahami batasan dan lokasi parkir yang diperbolehkan sehingga risiko pelanggaran bisa ditekan sejak awal.
Namun, jika masih ada pengendara yang tetap nekat melanggar, petugas tidak segan-segan mengambil tindakan. Selain penggembokan, Dinhub bahkan tidak menutup kemungkinan melakukan tindakan tambahan seperti mengempeskan ban kendaraan yang benar-benar mengganggu arus lalu lintas.
Tomi juga menekankan bahwa semua proses penggembokan dan pemberian denda akan dilakukan secara transparan. Petugas di lapangan akan dilengkapi dengan peralatan standar dan sistem dokumentasi agar tidak ada penyalahgunaan wewenang.
Melalui patroli rutin di titik-titik rawan pelanggaran, Dinhub terus memantau dan memastikan kepatuhan pengguna jalan. “Kami tidak akan memberi toleransi untuk pelanggaran parkir di area yang sudah jelas dilarang. Tindakan tegas adalah keharusan,” tegasnya.
Kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menekan kemacetan dan meningkatkan keselamatan berkendara, terutama di pusat-pusat keramaian dan kawasan perkotaan yang padat.
Dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah, pengelolaan parkir menjadi salah satu kunci agar lalu lintas tetap lancar dan tertib. Pemerintah berharap, aturan baru ini dapat menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak menganggap remeh pelanggaran parkir.
Setelah penerapan aturan ini, masyarakat diharapkan bisa lebih disiplin dan menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan. Kepatuhan terhadap aturan tentu akan berdampak positif pada keselamatan dan kenyamanan di jalan raya.
Banyumas menunjukkan komitmen kuat untuk menegakkan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Denda yang cukup besar dan risiko kendaraan digembok menjadi peringatan nyata bagi pengendara.
Jadi, bagi Anda yang biasa parkir sembarangan di Banyumas, pikir ulang dulu. Sanksi berat menanti yang nekat melanggar aturan parkir, dan Pemerintah Banyumas tidak akan segan menegakkan hukum demi ketertiban bersama. (*)
