NARAKITA, JAKARTA — Surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata tidak masuk dalam agenda resmi Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa (24/6/2025). Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang memimpin jalannya rapat, tidak sedikit pun menyinggung keberadaan surat tersebut.
Agenda rapat paripurna tersebut hanya berisi penyampaian pidato pembukaan masa sidang oleh Ketua DPR. Rapat berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB dengan kehadiran 320 anggota dari berbagai fraksi. Puan hanya menyampaikan daftar hadir dan agenda tunggal, tanpa ada pembahasan mengenai surat dari Forum Purnawirawan.
Rapat kemudian langsung ditutup usai pidato pembukaan. Dengan demikian, usulan yang disampaikan oleh para purnawirawan untuk memproses pemakzulan Gibran tidak masuk dalam bahasan resmi parlemen hari itu.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirimkan surat resmi kepada tiga lembaga tinggi negara: DPR, MPR, dan DPD. Surat itu berisi permintaan agar ketiga lembaga tersebut mempertimbangkan langkah pemakzulan terhadap Gibran.
Dalam surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025, Forum Purnawirawan menyampaikan keberatan terhadap proses politik dan hukum yang membawa Gibran ke kursi wakil presiden. Mereka menilai ada pelanggaran prinsip hukum yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan konstitusional.
Surat tersebut telah diterima oleh masing-masing sekretariat lembaga legislatif sejak Senin (2/6/2025). Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Bimo Satrio selaku perwakilan dari sekretariat Forum Purnawirawan.
Menurut Bimo, surat disampaikan lengkap kepada Setjen DPR, MPR, dan DPD, dengan dokumentasi bukti penerimaan. Ia menekankan bahwa surat itu dilampiri pandangan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.
Lebih lanjut, Bimo mengatakan Forum Purnawirawan siap jika diminta untuk memberikan keterangan langsung kepada lembaga-lembaga negara tersebut. Mereka bahkan menyatakan kesiapannya menghadiri rapat dengar pendapat jika diminta.
Isu ini berkembang cukup tajam di tengah masyarakat karena menyangkut posisi Gibran sebagai wakil presiden, yang sekaligus adalah putra dari mantan Presiden Joko Widodo. Banyak pihak melihat langkah Forum Purnawirawan sebagai kritik serius terhadap legitimasi politik.
Menanggapi hal tersebut, Joko Widodo telah menyampaikan bahwa setiap dinamika yang terjadi merupakan bagian dari proses demokrasi. Ia menegaskan bahwa negara memiliki sistem ketatanegaraan yang mesti dihormati oleh semua pihak.
Jokowi menilai, sah-sah saja jika ada kelompok masyarakat yang mengajukan surat seperti itu, asalkan sesuai dengan konstitusi dan prosedur hukum yang berlaku. Ia tidak merasa tersinggung, bahkan menanggapinya secara biasa.
Menurutnya, seorang presiden dan wakil presiden dipilih secara berpasangan dalam pemilu, sehingga tak bisa dilihat secara terpisah. Proses hukum yang menyangkut pemakzulan pun memiliki kriteria sangat ketat, seperti pelanggaran hukum berat atau tindakan tercela.
Dalam sistem kenegaraan Indonesia, pemakzulan hanya bisa dilakukan bila terbukti ada pelanggaran konstitusi yang serius. Hal itu pun harus diputuskan melalui Mahkamah Konstitusi dan mendapat dukungan dua pertiga anggota MPR.
Hingga kini, belum ada sinyal kuat dari pihak parlemen untuk menindaklanjuti surat Forum Purnawirawan tersebut. Ketiadaan pembacaan surat di paripurna semakin mempertegas bahwa prosesnya belum masuk prioritas.
Perkembangan berikutnya akan sangat bergantung pada reaksi politik di DPR, terutama dari fraksi-fraksi yang memiliki kekuatan besar. Belum diketahui apakah surat itu akan dibahas dalam rapat-rapat komisi atau pansus.
Namun yang jelas, usulan pemakzulan terhadap Gibran membuka kembali perdebatan publik mengenai etika, hukum, dan politik dalam pemilu presiden 2024. Sebagian kalangan menilai langkah ini bisa menjadi preseden penting untuk pengawasan kekuasaan eksekutif.
Situasi ini mencerminkan bahwa ruang demokrasi di Indonesia masih terbuka untuk kritik dan masukan, termasuk dari kalangan purnawirawan yang ingin menjaga marwah konstitusi. (*)
