BACAAJA, JAKARTA– Industri gula nasional lagi-lagi jadi sorotan, dan kali ini yang bersuara adalah Mufti Aimah Nurul Anam, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP. Dalam Rapat Kerja bareng Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Senayan, Rabu (4/9), Mufti ngebongkar kondisi pahit di balik manisnya rasa gula di pasar.
Gimana nggak pahit, Bro-Sis, petani tebu kita ternyata lagi ngos-ngosan. Gula hasil panen mereka numpuk di pabrik kayak gunung es, tapi nggak bisa keluar karena pasar udah kebanjiran gula rafinasi. Padahal, gula rafinasi ini seharusnya exclusively buat industri makanan dan minuman. Tapi kenyataannya? Bocor ke pasar ritel!
Mufti ngerujuk langsung ke kasus di Pabrik Gula Jatiroto, Jawa Timur. Di sana, stok gula lokal ngendon karena pasar udah over supply gara-gara gula rafinasi yang nyelonong ke ritel. Akibatnya, harga gula petani jeblok di angka Rp11.000–Rp11.500/kg, padahal harga acuan pemerintah (HAP) di Rp12.500/kg. Sedih nggak, sih?
“Kalau begini terus, petani kita bisa bangkrut massal. Pemerintah harus berani stop peredaran gula rafinasi di pasar umum. Ini udah nggak sehat,” tegas Mufti dengan nada geram.
Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Kebijakan buffer stock atau penyimpanan stok oleh pemda juga dinilai nggak efektif. Menurut Mufti, duit daerah terbatas, dan ini adalah masalah struktural yang seharusnya ditangani pemerintah pusat. “Nggak bisa terus ngandelin anggaran daerah. Pemerintah pusat harus turun tangan,” katanya.
Selain gula, Mufti juga menyinggung soal etanol. Yup, produk turunan tebu ini juga kena imbas kebijakan yang nggak sinkron. Ada kebingungan antara Kemendag dan Kemenperin soal impor etanol, padahal produksi lokal bisa sampai 450 juta liter per tahun. Tapi yang terserap? Cuma 60–65 persen. Kenapa? Karena nggak ada arah kebijakan yang jelas soal pemanfaatan etanol buat energi terbarukan.
Data dari Gabungan Industri Hasil Tebu Indonesia dan Badan Pangan Nasional makin bikin hati miris. Harga gula konsumsi di pasar udah tembus Rp17.200/kg per Agustus 2025. Artinya, meski stok gula lokal melimpah dan harga di petani jatuh, harga di konsumen malah selangit. Siapa yang untung? Jelas bukan petani, jelas bukan rakyat. Mafia pangan, baby.
Mufti pun minta BPKN ikut turun tangan ngawasin distribusi dan praktik curang yang udah lama jadi rahasia umum. “Rakyat jerit, petani rugi, harga mahal, tapi mafia santuy? Ini negara harus hadir. Jangan biarkan mereka kuasai rantai pangan kita!” tutup Mufti dengan garang.(*)
