BACAAJA, JAKARTA– Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, baru-baru ini ngadain dialog seru bareng tokoh-tokoh publik dari berbagai latar belakang buat dengerin langsung aspirasi masyarakat usai aksi unjuk rasa yang sempat geger di beberapa wilayah Indonesia akhir Agustus lalu.
Pertemuan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (4/9/2025) itu berlangsung selama dua jam dan dihadiri oleh nama-nama keren seperti Peneliti Senior BRIN Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum MUI sekaligus tokoh NU KH Marsudi Syuhud, mantan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, dan pakar komunikasi Effendi Gazali. Mereka tergabung dalam komunitas Majelis Mujadalah Kiai Kampung.
Puan ditemani Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan panggung buat semua yang hadir untuk curhat dan kasih masukan soal situasi sosial-politik yang lagi panas-panasnya sekarang.
Ketua DPR perempuan pertama ini gak pelit apresiasi, bahkan dia minta maaf atas sikap beberapa anggota DPR yang sempat bikin publik naik darah. “Saya minta maaf kalau ada anggota yang bilang atau bertindak kurang enak. Memang ada berita yang beredar, tapi nggak semuanya sesuai fakta,” ujarnya dengan nada serius tapi ramah.
Puan juga menjelaskan soal isu sensitif yang sempat bikin gaduh, kayak kenaikan gaji dan tunjangan perumahan anggota DPR. Dia tegas bilang, tunjangan itu sudah dihentikan sejak 31 Agustus dan moratorium untuk kunjungan kerja ke luar negeri juga sudah diberlakukan, kecuali untuk konferensi kenegaraan.
Lebih lanjut, Puan membeberkan bahwa DPR sedang dalam proses transformasi besar-besaran dengan fokus transparansi lewat sistem digital. Semua laporan dan rapat DPR sekarang bisa diakses publik lewat website resmi DPR. “Kami pengen DPR lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” tambah Puan.
Selain itu, Puan juga menegaskan bahwa DPR bakal utamakan kualitas legislasi dan mendorong partisipasi publik yang bermakna dalam pembuatan UU, bukan sekadar kuantitas.
Di sisi lain, Siti Zuhro dari Majelis Mujadalah Kiai Kampung mengaku lega dengan sikap DPR yang kini lebih membuka diri untuk komunikasi dua arah dengan masyarakat. Mereka berharap DPR benar-benar menjalankan fungsi representasi dan pengawasan dengan amanah.
“DPR harusnya enggak elitis lagi, tapi partisipatif, dengerin suara rakyat sampai ke kampung-kampung,” kata Siti Zuhro. Dia juga menegaskan pentingnya kerjasama antara civil society, media, kampus, dan semua elemen masyarakat untuk mengawal pengawasan pemerintah yang efektif dan konstruktif.
Dialog ini jadi angin segar buat masyarakat yang berharap DPR bisa lebih responsif dan transparan di tengah situasi yang lagi penuh tantangan.(*)
