NARAKITA, SORONG- 44 Desa di Provinsi Papua Barat Daya gelap gulita karena belum teraliri listrik. Begitu juga puluhan daerah lainnya masih blank spot lantaran minimnya jaringan komunikasi. Pemerintah melalui BUMN nya dinilai abai atas kondisi tersebut.
Keadaan tersebut menjadi temuan Komisi VI DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (25/7/2025). Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatria Suryo Sulistyo mengatakan, wilayah timur Indonesia membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat dan BUMN guna mengatasi ketimpangan pembangunan dengan wilayah barat Indonesia.
“Ya mestinya memang tidak ada kesenjangan an perebdaan yang mencolok terutama terkait dengan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat,” ujar Adisatria.
Berdasarkan data yang masuk ke Komisi VI, saat ini terdapat 44 desa di Papua Barat Daya yang belum teraliri listrik. Desa-desa tersebut umumnya berada di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau, dengan kondisi geografis yang menantang serta infrastruktur dasar yang belum memadai.
Melalui program Listrik Desa (Lisdes), pemerintah bersama PLN sebenarnya telah berkomitmen untuk memperluas akses kelistrikan ke seluruh penjuru negeri, termasuk wilayah terpencil dan tertinggal. Program ini antara lain mencakup pembangunan jaringan distribusi listrik, pembangkit-pembangkit baru, serta penyambungan listrik secara gratis untuk rumah tangga kurang mampu.
Namun, realisasi program ini di wilayah timur Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari medan yang sulit, hingga minimnya dukungan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. “Kalau kebutuhan dasar seperti listrik, air, dan telekomunikasi terpenuhi, maka kesenjangan bisa berkurang. Masyarakat Papua bisa berkembang setara dengan saudara-saudara mereka di wilayah barat,” imbuh politisi PDI Perjuangan ini.
Sorotan serupa disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Fauziyah. Politisi PKB itu menegaskan pentingnya peran aktif BUMN dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya.
“Papua Barat Daya adalah daerah yang kita semua tahu sangat kaya sumber daya alam. Harapannya, kekayaan ini bisa berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun faktanya, menurut data BPS, tingkat kemiskinan di Papua Barat Daya masih berada di atas rata-rata nasional, yaitu 16,96 persen. Ini jelas butuh intervensi dari pemerintah pusat,” ujar politisi yang pernah enantang Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilgub Jateng itu.
Komisi VI DPR RI mendorong agar masing-masing BUMN menyusun peta jalan kontribusi yang konkret dan terukur untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Papua Barat Daya. Peta jalan tersebut, menurut Ida, menjadi alat penting untuk memastikan bahwa setiap program dan investasi BUMN berdampak langsung pada masyarakat, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
“Kami minta Telkom, PLN, dan BRI membuat roadmap kontribusi masing-masing untuk Papua Barat Daya. Ini bukan hanya soal kehadiran simbolis, tapi bagaimana mereka benar-benar hadir dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan dasar masyarakat,” tegasnya.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah akses listrik. Saat ini, tercatat masih ada 44 desa di Papua Barat Daya yang belum teraliri listrik. Kondisi geografis dan minimnya infrastruktur dasar menjadikan wilayah tersebut sebagai tantangan tersendiri dalam distribusi energi. Ida menekankan pentingnya PLN menyusun rencana yang detail dan realistis untuk menjangkau desa-desa tersebut, termasuk dengan pemanfaatan energi terbarukan.
Selain itu, masih banyak wilayah di Papua Barat Daya yang masuk kategori blank spot atau belum memiliki akses komunikasi. PT Telkom didorong untuk memperluas jaringan telekomunikasi, termasuk ke wilayah pedalaman, guna membuka peluang ekonomi digital dan konektivitas informasi bagi warga.
Sementara itu, kehadiran BRI dianggap strategis dalam memperkuat sektor keuangan mikro dan pemberdayaan desa. Ida menggarisbawahi bahwa BRI memiliki peran penting dalam mendukung pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, yang bertujuan mendorong ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
Sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya sebelumnya merupakan bagian dari provinsi induk dan kini sedang berada dalam tahap awal pembangunan. “Ini saat yang tepat untuk BUMN hadir secara strategis dan berkelanjutan. Jangan tunggu sepuluh tahun ke depan. Pemerataan pembangunan harus dimulai dari sekarang, dari desa-desa yang belum dialiri listrik, belum punya akses komunikasi, dan belum masuk layanan keuangan,” pungkas Ida.(*)
