NARAKITA – Negara Tuvalu yang berada di kepulauan kecil di Pasifik, terancam tenggelam pada 2050 karena perubahan iklim.
Tuvalu bekerja sama dengan Australia, memfasilitasi warga negara untuk bermigrasi ke Negeri Kanguru menggunakan jenis visa baru, yaitu Pacific Engagement Visa atau visa iklim.
Visa jenis baru dibuat sebagai bagian dari perjanjian yang disebut “Australia-Tuvalu Falepili Union”.
Lebih dari sepertiga warga negara Tuvalu telah mendaftar untuk mendapatkan visa iklim pertama di dunia, yang akan memungkinkan mereka untuk bermigrasi secara permanen ke Australia.
Program visa iklim Australia untuk warga Tuvalu dibuka untuk pendaftaran pertama pada 16 Juni.
Namun, pendaftar visa untuk program tersebut membludak sementara hanya tersedia 280 visa yang akan diberikan kepada warga Tuvalu setiap tahun melalui undian acak.
Departemen Luar Negeri Australia telah menetapkan program visa ini sebagai respons penting terhadap ancaman perpindahan penduduk yang disebabkan oleh perubahan iklim.
Mengutip BBC, Sabtu (28/6/2025) dengan ketinggian hanya lima meter di atas permukaan laut, kepulauan Pasifik yang kecil ini merupakan salah satu negara yang paling terancam di dunia.
Sementara menurut angka sensus tahun 2022, negara kepulauan ini merupakan rumah bagi 10.643 orang.
Setelah di bukanya program visa perubahan iklim, hingga 27 Juni sudah ada 1.124 aplikasi yang masuk, yang mencakup 4.052 warga negara Tuvalu termasuk anggota keluarga.
Jika berhasil, pemegang Pacific Engagement Visa akan diberikan izin tinggal permanen tanpa batas waktu di Australia. Ini berarti mereka bisa tinggal di Australia selamanya.
Selain itu, mereka akan memiliki kemampuan untuk bepergian masuk dan keluar negara tersebut dengan bebas yang memberikan mereka fleksibilitas perjalanan yang tinggi.
Visa ini tidak hanya memberikan izin tinggal, tetapi juga akses penuh ke berbagai layanan sosial dan pendidikan penting di Australia, setara dengan yang diterima warga negara Australia sendiri.
Jenis visa baru ini yaitu Pacific Engagement Visa dibuat sebagai bagian dari perjanjian yang disebut “Australia-Tuvalu Falepili Union”.
Perjanjian ini diumumkan pada Agustus 2024, dan di dalamnya termasuk komitmen dari Canberra untuk mendukung Tuvalu dalam menghadapi berbagai ancaman, seperti bencana alam, keadaan darurat kesehatan masyarakat dan agresi militer.
“Untuk pertama kalinya ada sebuah negara yang berkomitmen secara hukum untuk mengakui status kenegaraan dan kedaulatan Tuvalu di masa depan, tidak peduli seberapa parah dampak kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh perubahan iklim terhadap daratannya,” kata Perdana Menteri Tuvalu Feleti Teo.
Ilmuwan NASA telah memperkirakan bahwa sebagian besar daratan dan infrastruktur penting di Tuvalu akan tenggelam pada tahun 2050. (*)
