NARAKITA, BANJARNEGARA — Upaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak kembali diuji. Rabu (24/6/2025), Banjarnegara menjalani proses Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dalam rangka Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) 2025 yang digelar di Aula Sasana Adipraja, Kompleks Setda Banjarnegara.
Tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) turun langsung melakukan penilaian, didampingi oleh perwakilan Gugus Tugas KLA Provinsi Jawa Tengah, Ardian Agil Waskita. Agenda ini menjadi bagian penting dari proses evaluasi untuk mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak yang selama ini telah disandang Banjarnegara.
Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana hadir bersama jajaran utama pemerintah daerah, termasuk Ketua Gugus Tugas KLA Agung Prabowo SH, M.Si yang juga menjabat Kepala Baperlitbangda, serta Kepala Dinsos PPA Aditya Agus Satria, S.E., M.Ec.Dev. Dukungan juga datang dari berbagai pihak seperti kepala OPD, Forum Anak, PKK, Muslimat NU, Aisyiyah, dan stakeholder lainnya.
Dalam sambutannya, dr Amel—sapaan akrab Bupati Banjarnegara—menegaskan bahwa pemenuhan hak anak bukan sekadar program, melainkan komitmen jangka panjang yang melibatkan seluruh elemen daerah.
“Mulai dari hak identitas, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan khusus bagi anak dalam situasi rentan, seluruhnya kami perjuangkan dengan pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sebagai bukti keseriusan, Banjarnegara telah menerbitkan sejumlah regulasi penting. Di antaranya, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, serta Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Aturan ini menjadi payung bagi berbagai program dan inovasi perlindungan anak.
Dalam pemaparannya, Agung Prabowo memfokuskan pada capaian klaster pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak. Salah satu inovasi unggulan adalah layanan administrasi kependudukan berbasis digital melalui program Pandusaluring (Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Desa dan Kelurahan secara Daring).
“Dengan layanan ini, masyarakat desa semakin mudah mendapatkan dokumen penting seperti KTP, KK, dan Kartu Identitas Anak (KIA),” jelasnya.
Hasilnya pun nyata. Dalam dua tahun terakhir, kepemilikan KIA meningkat dari 49,01 persen pada 2022 menjadi 58,73 persen di tahun 2023. Sementara itu, akta kelahiran naik dari 96,93 persen menjadi 98,68 persen pada periode yang sama. Ini menunjukkan bahwa layanan digital berhasil menjangkau akar masyarakat.
Banjarnegara juga menunjukkan kepedulian terhadap anak-anak dalam situasi rentan. Pemerintah daerah secara aktif menjalankan program rehabilitasi, pendampingan psikososial, serta pemberdayaan sosial bagi anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, maupun anak di panti asuhan.
Sinergi lintas sektor menjadi kekuatan Banjarnegara. Dinas Komunikasi dan Informatika, misalnya, berperan aktif dalam kampanye publik melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak.
Tak kalah penting, Kementerian Agama Banjarnegara menginisiasi program edukasi berbasis keluarga dan komunitas yang dinamai Kopi Seceting (Komunitas Penyuluh Agama Islam Serius Cegah Stunting). Program ini memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran keluarga dalam tumbuh kembang anak.
Dukungan juga mengalir dari organisasi keagamaan seperti Muslimat NU dan Aisyiyah Banjarnegara. Keduanya konsisten menjalankan sosialisasi untuk mencegah perkawinan usia anak yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah.
Proses verifikasi ini bukan sekadar penilaian administratif, melainkan menjadi refleksi bersama tentang sejauh mana komitmen terhadap perlindungan anak sudah terwujud. Evaluasi ini juga menjadi ajang memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor.
Dengan semua langkah tersebut, Banjarnegara tak hanya berusaha mempertahankan predikat sebagai Kabupaten Layak Anak, tapi juga berupaya meningkatkan kualitas hidup generasi mudanya secara konkret dan berkesinambungan. (*)
