NARAKITA, JAKARTA – Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi, masuk bursa calon Ketua Umum Persatuan Pembangunan (PPP).
Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan, menilai Jokowi sosok yang akan memberikan tambahan elektoral untuk partai bila memimpin PPP.
Menurut Ade Irfan, sosok Jokowi dapat mengantarkan partai berlambang Ka’bah itu kembali peroleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Pemilu 2029.
“Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi Ketua Umum PPP, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP,” ujar Irfan, Selasa (27/5/2025).
Tak hanya kembali masuk Senayan, Irfan yakin, Jokowi mampu mendorong PPP masuk lima besar perolehan suara legislatif, sehingga memperoleh jatah pimpinan DPR.
“Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” ujarya.
Pengalamn Jokowi di bidang politik dan pemerintahan tentu menjadi sangat tepat untuk memimpin partai berlambang Ka’bah itu.
Apalagi, Irfan melihat Jokowi sebagai sosok yang mengerti sejarah dan perkembangan PPP selama ini.
Irfan mengatakan, PPP saat ini membutuhkan pembenahan dan orang yang tepat melakukan hal tersebut adalah Jokowi.
“Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” ujar eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP, Romahurmuziy atau Rommy, mengungkap sejumlah nama dari eksternal yang masuk bursa calon ketua umum PPP.
Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Bahkan, Rommy menyebut pernah membujuk Anies untuk menjadi ketua umum PPP.
Ia juga mengaku sudah berkonsultasi dengan Jokowi terkait nama Amran Sulaiman.
“Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.”
“Effort untuk ke situ mahaberat, mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan, mampu kembali,” ujar Rommy, Senin (26/5/2025).
Sebagai informasi, PPP untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi dni DPR sejak mengikuti pemilihan umum (pemilu) sejak 1977.
Dalam Pemilu 2024, partai berlambang Ka’bah itu mendapatkan 5.878.777 suara atau 3,87 persen suara.
Angka tersebut tak mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen.
Namun, pada 2029 mendatang, ketentuan parliamentary threshold (PT) berpeluang dihapuskan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan telah memerintahkan jajaran stafnya untuk melibatkan pakar dalam mengkaji soal peluang dihapusnya parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional.
“Saya sudah memerintahkan staf untuk melakukan semacam FGD, apa tindak lanjutnya merespon itu. FGD yang melibatkan ahli, ahli tata negara, internal,” kata Mendagri saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Hal ini setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan penghapusan PT yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada Agustus 2023.
Pada Maret 2024, MK memutuskan pemerintah dan DPR perlu mengubah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pada pemilihan umum legislatif atau Pileg 2029. (*)
