BACAAJA, SEMARANG– Anak sudah diberi makanan bergizi, bantuan pangan datang, tetapi pertumbuhannya tetap bermasalah? Pemprov Jateng mengingatkan, penanganan stunting tak cukup berhenti pada pembagian makanan.
Pendampingan keluarga dan pengawasan pola asuh juga menjadi kunci agar asupan gizi benar-benar sampai ke perut anak, bukan sekadar sampai di rumah. Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen menargetkan prevalensi stunting di Jateng turun menjadi 16 persen pada 2027 dan 13,6 persen pada 2029.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting Jateng tercatat 17,1 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 19,8 persen.
Target tersebut disampaikan Gus Yasin saat mewakili Gubernur dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (20/11/2026).
Baca juga: Lawan Stunting dari Hulu, Pemprov Jateng Gandeng BKKBN
Untuk mengejar target itu, intervensi akan dilakukan sejak fase remaja, ibu hamil, ibu menyusui, hingga pengasuhan anak pada masa balita. Gus Yasin juga memberi perhatian khusus terhadap Kabupaten Temanggung yang angka stuntingnya mencapai 27,3 persen.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan lebih intensif, terutama melalui pendampingan keluarga. Menurutnya, persoalan stunting tidak selalu berkaitan dengan kondisi kesehatan anak sejak lahir.
Pola pengasuhan dan kebiasaan konsumsi sehari-hari juga bisa memengaruhi pertumbuhan anak. “Temanggung angkanya sekitar 27 persen, ini yang harus kita intervensi,” kata Wagub.
Gus Yasin mengungkapkan, berdasarkan pengamatannya saat mengunjungi sejumlah desa dampingan organisasi perangkat daerah (OPD), ada anak yang awalnya memiliki kondisi pertumbuhan baik, tetapi kemudian mengalami peningkatan risiko stunting karena pola asuh yang kurang tepat.
Butuh Pendampingan
Karena itu, bantuan makanan bergizi harus dibarengi pendampingan. Kader PKK dan Posyandu diminta memastikan makanan yang diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita benar-benar dikonsumsi sesuai kebutuhan.
“Ini yang harus kita masifkan lagi untuk mendampingi, memastikan bahan-bahan makanan bergizi yang kita berikan kepada ibu hamil, ibu menyusui maupun anak balita ini benar-benar masuk ke asupannya,” jelasnya.
Pemprov Jateng juga mengoptimalkan program Speling atau Dokter Spesialis Keliling untuk mendeteksi persoalan kesehatan sejak dini. Anak-anak yang teridentifikasi berisiko stunting dapat segera memperoleh penanganan medis, termasuk rujukan apabila dibutuhkan.
Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria mengapresiasi upaya Jateng menekan prevalensi stunting hingga berada di bawah rata-rata nasional.
Baca juga: Stunting Jateng Turun Jadi 9,93 Persen, Tapi Kesenjangan Daerah Masih Jadi PR
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, serta kader yang terlibat langsung di lapangan.
Ia menegaskan, penanganan stunting bukan semata tanggung jawab pemerintah. Keluarga dan masyarakat, terutama di wilayah perdesaan, juga memiliki peran penting dalam memastikan anak mendapat asupan gizi dan pengasuhan yang baik.
Program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat juga dinilai dapat mendukung upaya penurunan stunting melalui peningkatan gizi, deteksi dini kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. “Masalah stunting ini penting sekali karena menyangkut kualitas sumber daya manusia dalam rangka kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045,” katanya.
Target penurunan stunting memang bukan sekadar soal angka di laporan. Makanan bergizi perlu tersedia, tetapi juga harus benar-benar dikonsumsi. Pendampingan pun tak boleh hanya rajin saat program berlangsung. Sebab, tumbuh kembang anak tidak bisa dikejar dengan bantuan yang datang sesekali, lalu pengawasannya ikut menghilang. (tebe)

