BACAAJA, KUPANG – Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede, akhirnya buka suara setelah namanya terseret laporan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Dia mengaku menghormati laporan tersebut dan meminta kepolisian bekerja secara profesional untuk mengungkap perkara yang kini menjadi perhatian publik.
Yosef memilih tidak banyak berkomentar soal tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dia menegaskan, proses hukum di Polda NTT harus berjalan sebagaimana mestinya tanpa tekanan maupun campur tangan dari pihak mana pun.
Pernyataan itu disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (15/11/2026). Yosef juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang karena aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Kupang dipastikan tetap berjalan.
“Saya, Yosef Lede, Bupati Kupang, menanggapi pemberitaan-pemberitaan yang sejak kemarin sudah muncul tentang apa yang terjadi,” ujar Yosef.
Dia menyebut ada dua hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Pertama, dirinya menghormati kebebasan pers dalam menyampaikan informasi. Kedua, dia menghormati proses hukum yang sedang ditangani kepolisian.
“Sebagai orang yang taat hukum, kami menghormati laporan itu dan memberikan kesempatan atau hak sepenuhnya kepada kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut,” katanya.
Yosef juga berharap penyidik bisa bekerja secara independen dan profesional agar perkara tersebut segera mendapatkan kejelasan.
“Kami menghormati independensi kepolisian dan profesionalismenya. Kami berharap masalah ini cepat selesai supaya ada titik terangnya,” ujarnya.
Dia turut meminta warga Kabupaten Kupang tidak terpengaruh secara berlebihan oleh pemberitaan yang berkembang. Menurutnya, roda pemerintahan harus tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
“Sebagai bupati, saya terus bekerja melayani masyarakat. Namun, terhadap proses yang ada di Polda, kami hormati agar berjalan dengan baik tanpa intervensi apa pun sehingga persoalan ini bisa terang-benderang,” tegasnya.
Laporan Dugaan Kekerasan Seksual Masuk Polda NTT
Sebelumnya, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT menerima laporan dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswi berinisial RWM (21).
Dalam laporan tersebut, Yosef Lede tercatat sebagai pihak terlapor. Laporan diterima pada Kamis (12/11/2026) dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, penyidik sudah melakukan sejumlah langkah awal untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Berdasarkan keterangan awal yang diterima polisi, dugaan peristiwa itu terjadi pada Rabu (11/11/2026) di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Henry menjelaskan, berdasarkan keterangan awal korban, peristiwa tersebut bermula ketika RWM bersama seorang perempuan berinisial EK mendatangi rumah jabatan Bupati Kupang.
Korban diduga dijanjikan pekerjaan oleh EK dengan syarat terlebih dahulu bertemu Yosef Lede.
Dalam keterangannya kepada penyidik, korban mengaku mengalami dugaan kekerasan seksual sebanyak dua kali, yakni pada Rabu (11/11/2026) malam dan Kamis (12/11/2026) dini hari.
Setelah kejadian itu, korban berusaha menghubungi EK untuk meminta pertolongan. EK kemudian menjemput korban dan membawanya meninggalkan lokasi.
Sesampainya di rumah, RWM menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya. Ibu korban kemudian mengambil langkah hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTT.
Henry menegaskan, seluruh keterangan dan informasi yang masuk masih dalam tahap pendalaman penyidik.
Polisi Siapkan Visum dan Pendampingan Psikologis
Di sisi lain, Direktur PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah setelah menerima laporan korban.
Penyidik mulai melengkapi administrasi penyelidikan, meminta pemeriksaan visum et repertum (VER), serta mengambil keterangan awal dari korban dan sejumlah saksi.
Polisi juga berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan medis dan menindaklanjuti hasil visum.
Tak hanya fokus pada pembuktian perkara, kepolisian turut menyiapkan pendampingan untuk membantu pemulihan kondisi fisik dan psikologis korban.
Polda NTT juga menggandeng Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT. Fasilitas rumah aman turut disiapkan apabila korban membutuhkan perlindungan lebih lanjut.
Nova mengatakan, pemenuhan hak dan perlindungan korban menjadi bagian penting dalam penanganan perkara tersebut.
Selanjutnya, penyidik akan mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi tambahan, serta meminta klarifikasi dari pihak terlapor. Setelah seluruh bahan penyelidikan terkumpul, polisi akan melakukan gelar perkara sesuai ketentuan hukum.
Hingga kini, laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Status terlapor juga tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa dugaan tindak pidana telah terbukti. (*)
