BACAAJA, JAKARTA – Desakan agar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri terus menguat. Salah satunya datang dari anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo.
Menurut Yanur, Gibran punya dua pilihan: dengan sukarela mengundurkan diri atau secara paksa dimakzulkan.
Sikap Yanuar ini tercermin dalam poster yang dibawa dan ditunjukkannya setelah mengikuti rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yanuar keluar dari ruang rapat sambil mengangkat selembar kertas bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan”.
Tulisan itu bukan sekadar pesan pribadi. Yanuar menyebutnya sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi tersebut dilakukan karena rapat paripurna hari itu tidak menyediakan sesi interupsi bagi anggota DPR. Padahal, Yanuar ingin menyampaikan aspirasi secara langsung melalui forum parlemen.
“Ya karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik,” ujar Yanuar.
Rapat paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 itu dihadiri 403 anggota DPR. Namun, agendanya hanya mendengarkan pidato Ketua DPR Puan Maharani.
Rapat berlangsung sekitar 15 menit. Tidak ada anggota yang menyampaikan interupsi.
Dalam pidatonya, Puan sempat menyinggung pentingnya aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan independen.
Ia juga mengingatkan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik maupun membungkam suara kritis masyarakat.
Sementara itu, Yanuar menegaskan pihaknya ingin DPR menindaklanjuti polemik ijazah Gibran melalui mekanisme konstitusional.
Ia mengaku sudah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Dokumen tersebut juga telah diserahkan kepada pimpinan DPR.
“Tinggal sekarang saya sebagai anggota yang diberikan hak konstitusional dalam Hak Menyatakan Pendapat, saya juga sudah tanda tangan dan itu kita serahkan ke pimpinan,” jelasnya.
Yanuar berharap pimpinan DPR segera memproses usulan tersebut agar dapat berlanjut ke tahapan berikutnya.
Sebelumnya, sejumlah partai, termasuk PKS dan PKB, telah menyampaikan keinginan untuk menggunakan HMP dalam menindaklanjuti polemik ijazah pendidikan Gibran. (*)
