BACAAJA, WONOSOBO – Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah (Jateng), menurun cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Selama lima tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Wonosobo turun dari 17,67 persen pada 2021 menjadi 13,34 persen pada 2025.
Artinya, angka kemiskinan di Wonosobo turun 4,33 persen selama lima tahun terakhir. Namun, di balik pencapaian itu, Wonosobo masih menghadapi pekerjaan rumah (PR) besar. Sebab, hingga kini, tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo masih menempati peringkat ketiga tertinggi di Jawa Tengah.
Berdasarkan data BPS pada 2021, tingkat kemiskinan mencapai 17,67 persen atau sekitar 139.700 jiwa. Angka itu turun menjadi 16,17 persen pada 2022 dan kembali berkurang menjadi 15,58 persen pada 2023.
Pada 2024, persentase penduduk miskin tercatat 15,28 persen. Setahun kemudian, angka tersebut turun menjadi 13,34 persen.
Penurunan paling besar terjadi pada periode 2024–2025. Dalam kurun satu tahun, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 15,2 ribu orang, dari 121,49 ribu menjadi 106,29 ribu jiwa.
“Capaian ini menjadi perkembangan positif bagi upaya pengentasan kemiskinan di Wonosobo,” kata Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, kemarin.
PR Besar Masih Menanti
Meski mengalami penurunan, persoalan kemiskinan di Wonosobo belum selesai. Pada 2025, tingkat kemiskinan Wonosobo masih berada di angka 13,34 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah yang sekitar 9,48 persen.
Wonosobo pun masih berada di peringkat ketiga daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jateng. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan perlu terus diikuti program yang konsisten dan tepat sasaran agar semakin banyak warga bisa keluar dari garis kemiskinan.
BPS juga mencatat garis kemiskinan Wonosobo pada 2025 sebesar Rp486.105 per kapita per bulan. Angka tersebut naik dibandingkan 2024 yang sebesar Rp456.351.
Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan turun menjadi 2,25 dan indeks keparahan kemiskinan menjadi 0,54.
Penurunan kedua indeks tersebut memberi gambaran mengenai perubahan kondisi penduduk miskin. Namun, persoalan kemiskinan tetap perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh akses terhadap layanan publik.
“Kami menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga mencapai satu digit. Memang itu tidak mudah, namun kami yakin dapat tercapai melalui penguatan kolaborasi, penggunaan data yang akurat, serta pelaksanaan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas politikus PDIP itu.
Pemkab Andalkan Program Tepat Sasaran
Kepala BPS Kabupaten Wonosobo, Mustaqim, menyebut penurunan kemiskinan pada 2025 didukung berbagai program pemerintah daerah.
Program tersebut antara lain perbaikan infrastruktur di kawasan yang menjadi kantong kemiskinan, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif.
Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga menilai capaian tersebut sebagai hasil sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Meski demikian, pekerjaan belum selesai. Dengan angka kemiskinan yang masih jauh di atas rata-rata Jawa Tengah, pemerintah perlu memastikan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Target berikutnya bukan sekadar mempertahankan tren penurunan, melainkan mempercepat pengentasan kemiskinan agar kesejahteraan warga Wonosobo semakin merata. (*)
