BACAAJA, JAKARTA – PDI Perjuangan menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih jauh dari harapan. Kebakaran yang terus berulang setiap tahun dinilai menjadi sinyal bahwa upaya pencegahan, koordinasi, dan mitigasi pemerintah belum berjalan maksimal.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut persoalan karhutla bukan sekadar urusan api dan asap. Bencana ini juga menyangkut keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, hingga nama baik Indonesia di mata negara tetangga yang ikut terdampak kabut asap.
Karena itu, PDIP mendorong perubahan strategi penanganan karhutla. Pemerintah diminta tidak hanya sibuk memadamkan api ketika kebakaran terjadi, tetapi juga menghentikan potensi kerusakan hutan melalui moratorium alih fungsi kawasan hutan.
Hasto menyampaikan kritik tersebut saat berada di Malang Selatan, Jawa Timur, Jumat (16/10/2026). Ia menilai kebakaran yang terus berulang setiap tahun seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah.
“Kami datang saat ini kan di tengah penderitaan, tidak hanya rakyat Kalimantan dan Sumatera, atas kebakaran hutan yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah. Padahal suatu kejadian-kejadian yang berulang. Ini adalah suatu tamparan terhadap wajah politik kekuasaan kita, terhadap wajah politik pemerintahan kita karena tidak mampu terhadap menyelesaikan persoalan yang datang setiap tahun,” jelas Hasto.
Menurut Hasto, dampak karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah yang terbakar. Kabut asap juga dapat melintasi batas negara dan mengganggu aktivitas warga di sejumlah negara tetangga.
“Kemudian tidak hanya warga Kalimantan, Sumatera dan sekitarnya yang menderita. Bahkan Singapura, Malaysia, Brunei,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kesiapan pemerintah menghadapi ancaman El Nino ekstrem. Kondisi cuaca yang lebih kering berpotensi meningkatkan risiko kebakaran, terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar ketika kehilangan kelembapan.
Hasto mengatakan peringatan dari sejumlah pakar semestinya menjadi dasar untuk memperkuat langkah antisipasi. Namun, ia menilai upaya mitigasi dan koordinasi pemerintah masih belum memadai untuk menghadapi ancaman tersebut.
“Banyak pakar yang sudah mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi El Nino ekstrem yang berimplikasi pada lahan-lahan gambut yang berpotensi untuk menciptakan suatu titik-titik api sebagai penyebab juga kebakaran di beberapa wilayah. Tapi PDI Perjuangan melihat langkah-langkah antisipasi, koordinasi, dan mitigasi yang dilakukan itu sangat kurang,” katanya.
Selain faktor cuaca, Hasto menyinggung dugaan pembakaran hutan yang berkaitan dengan pembukaan lahan perkebunan. Ia menilai praktik semacam itu perlu menjadi perhatian serius agar kawasan hutan tidak terus mengalami kerusakan demi kepentingan alih fungsi lahan.
“Kami juga banyak melihat bagaimana kebakaran itu ada upaya-upaya sengaja sebagai suatu konversi lahan hutan untuk lahan sawit dan juga perkebunan yang lain. Inilah yang ditolak oleh PDI Perjuangan,” ungkapnya.
Atas dasar itu, PDIP mendorong pemerintah memberlakukan moratorium konversi hutan. Kebijakan tata ruang juga dinilai perlu diperkuat agar pemanfaatan lahan tidak mengorbankan kawasan yang seharusnya dilindungi.
“Politik merawat pertiwi itu harus dimulai dengan, yang pertama adalah, konsepsi tentang tata ruang. Bahwa kita tidak boleh melakukan suatu perubahan tata guna hutan dan harus ada moratorium hutan. Maka politik tata ruang harus kita galakkan kembali, hutan harus ada moratorium, tidak boleh dikonversi,” tegas Hasto.
Tak berhenti pada penghentian alih fungsi hutan, PDIP juga mengusulkan gerakan reboisasi secara serentak. Penanaman pohon kembali dianggap penting untuk memulihkan kawasan yang rusak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dalam jangka panjang.
Hasto menilai program penghijauan juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Jika dilakukan secara luas, kegiatan reboisasi berpotensi membuka lapangan kerja sekaligus mendorong keterlibatan warga dalam merawat kawasan hutan.
“Dan kemudian gerakan merawat lingkungan dengan menanam pohon, reboisasi, itu harus dilakukan secara serentak. Dengan cara itu pemerintah juga diuntungkan dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat melalui penghijauan kembali hutan-hutan kita,” tuturnya.
Sebagai rujukan, Hasto menyinggung kebijakan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri terkait pembatasan perluasan lahan kelapa sawit. Ia menilai pendekatan tersebut relevan untuk kembali dibahas dalam upaya menjaga kawasan hutan dan mencegah kebakaran berulang.
“Kita bisa melakukan pencegahan sebagaimana Bu Mega, sebagai satu-satunya, presiden yang tidak mengeluarkan izin untuk perluasan lahan kelapa sawit,” pungkasnya. (*)
