Made Supriatma, peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura.
Banyak orang tidak tahu bahwa krisis sampah tercipta akibat kebijakan yang salah.
Banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang mengalami krisis sampah besar-besaran. Orang mengeluh panjang pendek karena sampah mereka, yang dulunya tertangani dengan baik, tiba-tiba tidak terangkut.
Di kota tempat saya tinggal ini, hampir semua tempat kosong menjadi tempat sampah. Di pinggir-pinggir jalan, kalau ada rumput tinggi maka hampir dipastikan ada sampah di dalamnya. Umumnya dibuntel plastik. Isinya ya berbagai macam. Yang paling sering saya lihat adalah diapers dan pampers.
Adakah orang peduli ketika bayinya berak dan sukarela membersihkan diapers-nya sebelum membuangnya? Saya ragu. Lha wong beli rokok ke warung yang jaraknya 50 meter saja, orang naik motor!
Yang banyak orang tidak sadar adalah krisis sampah tidak hanya terbatas di satu kota! Ia ada di hampir semua kota di Indonesia. Besar maupun kecil.
Ini adalah krisis bikinan! Banyak orang tidak tahu bahwa krisis ini tercipta akibat kebijakan. Dan di balik kebijakan itu ada politik—yang kalau ditelusuri pasti ada unsur siapa yang dapat apa, seberapa besar, dan bagaimana.
Seingat saya, awalnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup mengirim surat kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; PP No. 81 Tahun 2012; Permen LHK No. P.10/2018 tentang larangan untuk melakukan ‘open dumping‘ sebagaimana yang dilakukan di banyak Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Yang saya dengar adalah Menteri Lingkungan Hidup mengingatkan para kepala daerah bahwa aturan-aturan ini memuat sanksi administratif dan sanksi kriminal. Jadilah, semua TPA ditutup. Di kota tempat saya tinggal, bahkan TPA pun sebenarnya sudah bermasalah. Masyarakat di sekitarnya protes karena kabarnya airnya tercemar.
Para kepala daerah harus mencari alternatif pengelolaan sampah, khususnya di perkotaan. Sayangnya alternatif itu tidak banyak. Pemda kemudian mengharuskan pemilahan sampah. Sampah-sampah organik tidak lagi diterima. Sampah plastik dan kertas diusahakan didaur ulang.
Hasilnya? Masyarakat kita tidak tahu bagaimana berurusan dengan sampah. Sebagian besar membakarnya. Sebagian kecil mulai membuat kompos (saya melakukan itu). Dan sebagian lagi membuangnya di tempat tak bertuan atau tak kelihatan.
Hasilnya adalah krisis sampah luar biasa. Seminggu lalu saya ke Bali setelah absen selama setahun. Dan, bisa diduga, sampah di mana-mana.
Lalu, apa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup selain melarang dan mengancam sanksi administratif dan pidana? Tidak ada! Nol! Kosong!
Kabupaten Badung, salah satu kabupaten terkaya di Indonesia, mengambil inisiatif untuk mengelola sampahnya dengan mesin pembakar (insinerator). Mereka membeli 12 mesin yang cukup mahal. Mesin-mesin itu sudah beroperasi.
Tiba-tiba Kementerian Lingkungan Hidup menyegel mesin-mesin itu dengan alasan tidak memenuhi syarat uji emisi. Kabarnya, “kebijakan ini mengikuti arahan Presiden Prabowo untuk menghentikan pembakaran sampah yang merusak lingkungan.”
Rupanya, untuk Kementerian ini, lebih baik sampah dibakar di rumah masing-masing dan asapnya dibagi bersama keluarga. Di Bali diperkenalkan konsep “Teba modern.” Dahulu, Teba atau bagian belakang rumah memang adalah bagian untuk membuang kotoran.
Krisis sudah terbangun. Kemudian, adakah jalan keluarnya? Pada Oktober 2025, Danantara—sovereign wealth fund yang dibentuk Presiden Prabowo—mengeluarkan apa yang namanya “Patriot Bonds.” Ini adalah surat utang jangka menengah (5-7 tahun). Sifatnya “gotong royong,” karena yang membeli adalah para konglomerat dan bank-bank besar. Bonds ini memiliki yield atau bunga 2%. Jauh lebih rendah dari Sertifikat Bank Indonesia, yang per hari ini rata-rata memiliki return 6.1%.
Biar pun begitu para konglomerat dan bank-bank besar membelinya juga. Dari “Patriot Bonds” tahap pertama ini terkumpul 51,75 triliun. Tidak ada konglomerat yang berani untuk tidak membelinya. “Apa mau di-Djarum-kan?” kata seorang pengusaha kepada saya.
Mengapa bonds ini ‘laris manis tanjung kimpul’? Saya mendengar seorang konglomerat bilang, “Ah, ini mah untung. Duit kembali dan dikasih bunga 2%. Kalo yang di bawah meja, jauh lebih gede dari itu, Bos! Itu uang ilang!”
Baiklah, itu bukan urusan kita. Orang-orang berduit ini kalau hilang 50, biasanya dapat kembalian 150. Jadi jangan diurusin.
Lalu untuk apa “Patriot Bonds” ini? Ternyata, uang ini akan dipakai untuk “proyek strategis” yang bernama Waste to Energi (WtE). Danantara berencana membangun 33-34 Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang akan mampu mengubah sampah menjadi listrik!
Proyek ini akan melibatkan Danantara, Kementerian Lingkungan Hidup, Perusahaan Listrik Negara, dan pengusaha swasta. Danantara akan memegang 30% saham dalam proyek ini. Sisanya KLH dan swasta. Listrik nanti akan dijual ke PLN. Dan kita nanti sebagai konsumen akan membelinya.
PLTSa atau WtE ini proyek besar dan mahal. Saat ini sudah ada dua yang beroperasi yakni di Surabaya (PLTSa Benowo) dan Jakarta (PLTSa Merah Putih Bantar Gebang); dan PLTSa Putri Cempo di Surakarta. Klaimnya adalah bahwa PLTSa ini akan menghasilkan energi terbarukan.
Apakah WtE ini adalah solusi manajemen sampah? Ya jelas tidak. Ini solusi cepat. Pemerintah, seperti juga di bidang lain, mau kelihatan tegas, sat-set bat-bet, tanpa peduli biaya.
Krisis sampah yang muncul pasca-penutupan TPA bukan kegagalan teknis, melainkan kegagalan kebijakan transisi. Negara melarang open dumping (benar secara hukum), tetapi gagal memastikan kesiapan alternatif (Tempat Pengolahan Sampah – Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) pemilahan, sanitary landfill transition), sehingga menciptakan krisis buatan (manufactured crisis).
Lalu bagaimana nasib kalian sebagai rakyat? Buang sampah kalian bayar. Nanti sampah kalian akan dijadikan lsitrik. Lalu listriknya dijual ke PLN. Ha! Berarti nanti listrik gratis dari PLN? Gundulmu! Bayar! Enak aja. (*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
